JAKARTA (Arrahmah.com) – Sebagai upaya mencegah pemanfaatan keliru fungsi intelijen oleh penguasa, seharusnya Kepala Badan Intelijen Negara dipilih oleh DPR, demikian yang diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR, Effendi Choirie.
"Saya usulkan BIN harus kita angkat lebih tinggi. Misalnya, kepala BIN dipilih dan mendapat persetujuan dari DPR, bukan seperti sekarang yang hanya dipilih dan diberhentikan seenaknya oleh presiden," kata Choirie, dalam diskusi soal RUU Intelejen di Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2011).
Lebih lanjut Choirie mengungkapkan pada dasarnya tugas BIN adalah untuk mengendus berbagai ancaman terhadap negara, oleh karen aitu posisi BIN harus menjadi alat negara bukan sebagai alat pejabat atau penguasa.
"Intelejen ini bukan untuk keselamatan pejabat atau penguasa tetapi untuk keselamatan negara. Selama ini intelejen digunakan untuk keamanan pejabat, padahal harusnya untuk keamanan negara," kata Choirie.
Lebih lanjut Choirie mengatakan selama ini tugas BIN hanya mengurusi dan mengendus hal-hal yang sebenarnya bukan substansial. Seharusnya BIN bisa mengendus ancaman ekeonomi, kerawanan pangan, sumber daya alam dan sebagainya.
"BIN atau intelejen harusnya bisa mengendus ancaman-ancaman tersebut," katanya.
Sementara itu pengamat intelejen Wawan Purwanto berpendapat bahwa setiap negera memerlukan intejelen. namun fungsi intelejen tersebut tetap harus diatur.
"Sebenarnya negara ini mau kuat atau tidak yang bikin kita juga. Mau hancur juga kita yang bikin, termasuk kalau kita sepakat tak usah ada badan intejelen. Yaa tidak apa-apa, tetapi nanti remuk bareng-bareng, jangan disalahkan," kata Wawan. (ans/arrahmah.com)