GAZA (Arrahmah.id) - Amerika Serikat dan 'Israel' disebut mulai melakukan langkah pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina tanpa menunggu dimulainya tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata, yang mencakup penarikan penuh pasukan 'Israel' dari Jalur Gaza. Hal itu disampaikan sejumlah pakar yang menilai kedua negara memulai proses tersebut karena kegagalan membentuk pasukan internasional penjaga stabilitas di Gaza.
Enam pekan setelah perjanjian mulai berlaku, pasukan 'Israel' masih melancarkan operasi militer harian di berbagai wilayah Gaza. Sementara itu, seluruh gerbang perbatasan tetap ditutup dan bantuan kemanusiaan masuk dalam jumlah sangat terbatas.
Menurut Ibrahim Fraihat, pakar konflik internasional dari Doha Institute, 'Israel' tetap bersikeras menjadikan pelucutan senjata Hamas sebagai syarat utama tahap kedua, meski hal tersebut belum pernah disetujui secara resmi oleh pihak perlawanan. Ia menyebut perlawanan hanya menyetujui tahap pertama, yaitu penghentian perang dan pertukaran tahanan, sementara pelucutan senjata memerlukan negosiasi mengenai mekanisme, pihak penerima, dan konsekuensi politik.
Fraihat menilai Amerika Serikat dan 'Israel' tidak ingin membuka perundingan mengenai isu tersebut dan telah mulai bertindak secara sepihak.
Pakar urusan 'Israel', Mohannad Mustafa, mengatakan pelucutan senjata Hamas merupakan salah satu tujuan utama perang yang ingin diklaim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai keberhasilan menjelang pemilihan umum. Ia menilai Netanyahu terus memberi tekanan militer dan kemanusiaan untuk memaksa semua pihak menempatkan pelucutan senjata sebagai syarat utama tahap kedua gencatan senjata.
Mustafa memperkirakan Netanyahu akan meningkatkan operasi militer jika tahap kedua tidak dimulai dengan pelucutan senjata, karena ia tidak ingin status quo Gaza, dengan Hamas menguasai sebagian wilayah, berlanjut. Ia juga menyebut Netanyahu berencana mempertahankan perjanjian gencatan senjata sambil tetap menempatkan pasukan 'Israel' di Gaza dan melakukan operasi harian.
Sementara itu, peneliti strategi dan keamanan internasional Kenneth Kateman menilai masa kekuasaan Hamas di Gaza semakin terbatas, apa pun metode yang digunakan 'Israel'. Ia menilai pembangunan kembali wilayah Gaza di bawah kendali 'Israel' dapat mendorong warga di wilayah Hamas menekan kelompok tersebut untuk meninggalkan Gaza.
Kateman menilai perkembangan situasi menunjukkan transisi ke tahap kedua perjanjian semakin sulit dan mengarah ke pembagian wilayah Gaza.
Fraihat menambahkan bahwa dorongan Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB untuk memperluas mandat pasukan internasional, termasuk penggunaan senjata melawan Hamas, membuat banyak negara enggan berpartisipasi. Ia menyebut pihak Palestina tidak memiliki ruang untuk menolak atau menerima rencana pembagian Gaza karena masih adanya perpecahan internal.
Ia menyarankan pihak Palestina fokus bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk memastikan perlindungan hak-hak rakyat Palestina serta menghadapi risiko rencana yang disebutnya memanfaatkan bantuan kemanusiaan untuk tujuan keamanan.
Sebelumnya, delegasi tingkat tinggi Hamas bertemu Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad di Kairo untuk membahas perkembangan situasi dan transisi menuju tahap kedua perjanjian. Hamas menyampaikan kepada Mesir bahwa pelanggaran 'Israel' yang berlanjut dapat menggagalkan perjanjian tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)