ISLAMABAD (Arrahmah.id) - Maulana Fazlur Rehman, pemimpin Jamiat Ulema-e-Islam Pakistan, mengatakan dalam konferensi pers bahwa kebijakan Pakistan untuk mencoba mengendalikan pemerintahan di Afghanistan telah salah dan tidak membuahkan hasil.
Ia menekankan bahwa Afghanistan yang stabil dan merdeka adalah kepentingan Pakistan.
Menurutnya, upaya Islamabad untuk menggulingkan pemerintahan di Afghanistan tidak hanya tidak efektif tetapi juga gagal menyelesaikan masalah yang ada, lansir Tolo News (28/3/2026).
Fazlur Rehman menambahkan: “Afghanistan tidak terbatas pada pemerintahan saat ini; rakyat dan bangsa Afghanistan juga penting, dan Pakistan harus mempertimbangkan realitas ini dalam kebijakannya.”
Sementara itu, Mian Iftikhar Hussain, pemimpin provinsi Partai Nasional Awami Pakistan, juga menekankan bahwa ketegangan antara Pakistan dan Imarah Islam harus diselesaikan melalui dialog. Ia memperingatkan bahwa konflik yang berkelanjutan akan memiliki konsekuensi serius bagi kedua belah pihak.
Ia berkata: “Kami percaya bahwa alih-alih konfrontasi, dialog harus diupayakan, karena meskipun perang dapat dimulai, akhirnya tidak berada di tangan pihak yang memulainya dan bergantung pada keadaan.”
Di sisi lain, Human Rights Watch menyatakan bahwa serangan udara Pakistan terhadap pusat rehabilitasi narkoba di Kabul adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Dalam hal ini, analis politik Gul Mohammaduddin Mohammadi mengatakan: “Dalam perang, membunuh warga sipil atau menyebabkan korban jiwa di kalangan perempuan dan anak-anak bertentangan dengan prinsip-prinsip PBB, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan, dan tindakan tersebut juga tidak dapat dibenarkan dari perspektif Islam.”
Hal ini terjadi setelah media Rusia melaporkan bahwa Organisasi Kerja Sama Shanghai siap memfasilitasi mediasi antara Afghanistan dan Pakistan—sebuah inisiatif yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan menyelesaikan perselisihan melalui jalur diplomatik. (haninmazaya/arrahmah.id)