GAZA (Arrahmah.id) - Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa ancaman Menteri Keuangan 'Israel', Bezalel Smotrich, untuk melanjutkan perang dan menduduki kembali Jalur Gaza merupakan pelanggaran politik yang nyata terhadap kesepakatan gencatan senjata. Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Senin (23/2/2026), Qassem menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap upaya para mediator internasional.
Qassem menyatakan bahwa ancaman Smotrich untuk membangun kembali pemukiman di Gaza jika Hamas tidak menyerahkan senjata adalah bagian dari perang psikologis. Ia menekankan bahwa setelah dua tahun perang yang ia gambarkan sebagai genosida, 'Israel' tetap gagal mematahkan perlawanan maupun kehendak rakyat Palestina untuk merdeka.
Mengenai perkembangan kesepakatan gencatan senjata, Hamas mengungkapkan bahwa transisi ke tahap kedua belum terjadi. Qassem menyoroti bahwa tahap pertama pun belum sepenuhnya terlaksana karena jumlah truk yang masuk kurang dari setengah dari yang disepakati, dengan prioritas lebih banyak diberikan pada sektor komersial daripada bantuan darurat. Operasi pembunuhan, penghancuran gedung, dan pembatasan ketat di penyeberangan Rafah masih terus berlanjut.
Qassem menuduh pemerintah AS memberikan perlindungan politik yang membiarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut tetap berlangsung.
Pengelolaan Gaza dan Kritik Diplomatik
Terkait komite administrasi Jalur Gaza, Qassem menegaskan Hamas siap menyerahkan tugas pemerintahan kepada komite yang disepakati faksi-faksi Palestina dan diawasi tokoh masyarakat sipil serta pihak internasional. Namun, ia menuduh 'Israel' menghambat proses ini dan kurangnya dukungan finansial dari negara-negara penjamin.
Qassem juga mengkritik Otoritas Palestina (PA) yang dianggap hanya melontarkan pernyataan media tanpa langkah nyata untuk membentuk pemerintahan persatuan. Selain itu, ia mengecam keras pernyataan Duta Besar AS, Mike Huckabee, yang membenarkan klaim 'Israel' atas tanah Palestina, menyebutnya sebagai skandal kebijakan luar negeri yang mengancam keamanan nasional Arab secara keseluruhan. (zarahamala/arrahmah.id)