GAZA (Arrahmah.id) -- Dua sumber 'Israel' mengatakan bahwa pihaknya sempat berupaya melarikan Abu Shahab, pemimpin Pasukan Rakyat (Popular Forces) ke rumah sakit sebelum ia meninggal.
Fakta tersebut menguatkan bukti bahwa 'Israel' memang membantu kelompok bersenjata di Gaza yang merupakan musuh kelompok perlawanan Palestina Hamas di Gaza.
Namun apa alasannya sehingga 'Israel' mau begitu saja membantu kelompok Palestina ini? Berikut alasannya:
Benjamin Netanyahu sempat mengatakan pemerintah 'Israel' menggunakan klan bersenjata untuk melawan Hamas. Ia bahkan bangga dengan kelompok tersebut.
"Apa yang salah dengan itu? Mereka menyelamatkan pasukan ," kata Netanyahu, dikutip Al Jazeera, seperti dilansir CNN (6/12/2025).
Gagasan menggunakan pasukan seperti itu, menurut Netanyahu, merupakan hasil saran dari pejabat keamanan, bahkan setelah upaya sebelumnya yang gagal dalam bekerja sama dengan kelompok lokal seperti Tentara Lebanon Selatan.
Analis politik 'Israel' Ahmad Najar mengatakan pengakuan Netanyahu bukan cuma arogansi, tetapi keyakinan. Dia sadar betul 'Israel' bisa melanggar hukum internasional, mempersenjatai kelompok bersenjata, dan membuat warga sipil kelaparan.
Seperti itulah impunitas total, kata Najar. Hal tersebut pula yang dibayar untuk memercayai mesin humas 'Israel'.
"Sebenarnya, rezim ini tak cuma menoleransi kejahatan perang, mereka merekayasa, mendanai, dan kemudian menggunakannya sebagai propaganda," kata dia dalam opini yang dirilis Al Jazeera.
"Ini bukan sekadar perang terhadap tubuh, rumah, atau bahkan kelangsungan hidup warga Palestina. Ini adalah perang terhadap impian Palestina - impian untuk memiliki negara, membangun masa depan yang bermartabat dan berdaulat."
Najar juga menyebut selama beberapa dekade, 'Israel' secara sistematis berupaya mencegah terbentuknya kepemimpinan Palestina yang kohesif.
Pada 1980-an, 'Israel' diam-diam mendorong kebangkitan Hamas sebagai penyeimbang agama dan sosial terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Idenya sederhana: memecah belah politik Palestina, melemahkan gerakan nasional, dan memecah-belah setiap upaya untuk mencapai kenegaraan.
Para pejabat 'Israel' yakin bahwa mendukung organisasi-organisasi Islamis di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki akan menciptakan konflik internal di antara warga Palestina.
Ketegangan antara kelompok-kelompok Islamis dan sekuler meningkat dan mengakibatkan bentrokan di kampus-kampus dan di arena politik.
"Kebijakan 'Israel' tidak didorong oleh kesalahpahaman. Kebijakan itu strategis. 'Israel' tahu bahwa memberdayakan pesaing PLO akan memecah belah persatuan Palestina. Tujuannya bukanlah perdamaian-melainkan kelumpuhan," ucap Najar.
Strategi yang sama berlanjut hingga sekarang di Gaza dan Tepi Barat. Pemerintah 'Israel' secara aktif melemahkan kemampuan PA untuk berfungsi. Pemerintah 'Israel' menahan penerimaan pajak yang merupakan mayoritas anggaran PA, sehingga mendorongnya ke ambang kehancuran.
'Israel' melindungi milisi pemukim yang menyerang desa-desa Palestina, melancarkan serangan militer harian di kota-kota yang dikelola PA, mempermalukan pasukan dan membuat mereka tampak tak berdaya.
"'Israel' menghalangi upaya diplomatik internasional PA sambil mencemooh legitimasinya," ucap dia.
Lebih lanjut, Najar mengatakan alasan 'Israel' memanfaatkan kelompok tersebut bukan sekadar keputusan taktis. Dia mengatakan Tel Aviv tak pernah ingin melindungi warga sipil Palestina.
Mereka ingin menghancurkan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara tersebut, membuat warga kelaparan dan saling bermusuhan.
Jika kecaan kian kacau, 'Israel' akan menyalahkan mereka atas penderitaan yang diakibatkannya.
"Strategi ini bukanlah hal baru. Ini kolonialisme 101: ciptakan anarki, lalu digunakan sebagai bukti bahwa bangsa terjajah tak mampu memerintah diri sendiri," kata dia dalam opini yang dirilis di Al Jazeera.
Di Gaza, 'Israel' tak cuma berusaha mengalahkan Hamas. Mereka berusaha menghancurkan masa depan di mana warga Palestina bisa memerintah masyarakat mereka sendiri.
Najar juga menyinggung pemberitaan media Barat mengulang klaim yang belum diverifikasi bahwa Hamas mencuri bantuan. Tidak ada bukti yang ditunjukkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa berulang kali mengatakan tidak ada bukti.
"Namun, itu tidak penting. Berita itu sesuai tujuan yang membenarkan blokade. Berita itu membuat kelaparan tampak seperti taktik keamanan. Berita itu membuat hukuman kolektif tampak seperti kebijakan," lanjut dia. (hanoum/arrahmah.id)