KHARTOUM (Arrahmah.com) - Pemerintah Sudan menyambut baik pernyataan pemerintah Amerika Serikat tentang penghapusannya dari daftar teror setelah ditunjuk sebagai negara sponsor terorisme pada tahun 1993 di bawah mantan Presiden AS Bill Clinton, memotongnya dari pasar keuangan, dan mencekik perekonomiannya.
Dalam sebuah pernyataan pers pada hari Sabtu (1/8/2020), Perdana Menteri Abdalla Hamdok menekankan kepatuhan pemerintah transisi untuk terus bekerja dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump demi menghapus Sudan dari daftar dan memungkinkannya untuk menjadi bagian dari komunitas internasional.
Dia memuji peran yang dimainkan oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan Senator Chris Coons, seorang Demokrat yang dikenal karena minatnya di Afrika yang mendesak Menlu AS Mike Pompeo untuk optimal mendukung Hamdok dan mengambil kesempatan "untuk membangun sebuah mitra demokratis baru di wilayah ini."
Pada hari Kamis (30/7), Pompeo mengatakan kepada Komite bahwa ia ingin menghapus daftar Sudan, menambahkan bahwa undang-undang tentang penyelesaian harus datang sebelum Kongres "dalam waktu sangat, sangat dekat".
"Ada peluang tidak hanya bagi demokrasi untuk mulai dibangun, tetapi mungkin peluang regional yang dapat mengalir dari itu juga," tegasnya.
Pada tanggal 26 Juni, Pompeo mengadakan panggilan telepon dengan Hamdok, di mana mereka mendiskusikan cara-cara untuk memperkuat hubungan bilateral AS-Sudan dan meninjau kemajuan menuju penyelesaian kebijakan dan persyaratan perundang-undangan demi mempertimbangkan pengunduran diri Sudan dari Sponsor Negara Terorisme.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan Haydar Badawi Sadig mengatakan pernyataan Pompeo menunjukkan bahwa negaranya akan segera dihapus.
Dia mengatakan kepada Asharq Al-Awsat bahwa negaranya menyambut kesediaan AS untuk mengakhiri masalah ini dan berharap untuk mempercepat implementasinya.
Lebih lanjut Sadig menunjukkan bahwa keinginan Pompeo dan Coons untuk mengeluarkan Sudan dari daftar teror mengindikasikan upaya eksekutif dan legislatif AS mendukung transformasi demokratis di Sudan. (Althaf/arrahmah.com)