GAZA (Arrahmah.id) - Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam, Mohammad al-Hindi, melontarkan kritik keras terhadap Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Rabu (25/2/2026), al-Hindi menyebut dewan tersebut tak lebih dari sekadar pertunjukan teater yang tidak memiliki pijakan nyata di lapangan maupun kedaulatan politik bagi rakyat Palestina.
Al-Hindi menegaskan bahwa visi yang diusung dewan tersebut sepenuhnya mengadopsi narasi 'Israel', di mana pembangunan kembali Gaza dikaitkan dengan penyerahan senjata perlawanan. Ia menilai peran yang diberikan kepada pihak Palestina hanya sebatas pengelolaan urusan kota (teknokrat) di bawah kendali keamanan mutlak 'Israel' dan supremasi Amerika Serikat.
Tokoh senior Jihad Islam ini menyoroti beberapa poin krusial terkait situasi terkini. Ia menuding 'Israel' terus melanggar kesepakatan dengan menutup penyeberangan, menghambat bantuan kemanusiaan, dan menghalangi masuknya tenda-tenda pengungsian. Pernyataan Dubes AS Mike Huckabee mengenai "Israel dari Nil hingga Efrat" disebutnya sebagai cerminan asli dari proyek Zionis yang ekspansionis dan didukung oleh arus injili di pemerintahan AS.
Al-Hindi menyebut tuntutan penyerahan senjata demi rekonstruksi sebagai ilusi besar, seraya mencontohkan Tepi Barat yang tetap digempur 'Israel' meskipun tidak memiliki senjata berat.
Terkait gugurnya sejumlah komandan Brigade Al-Quds (sayap militer Jihad Islam), al-Hindi menyatakan bahwa kehilangan pemimpin tidak akan mematahkan semangat perlawanan yang telah berlangsung lebih dari satu abad. Meski mengakui infrastruktur militer terdampak setelah dua tahun perang, ia menekankan bahwa kekuatan utama Palestina terletak pada semangat rakyat dan keteguhan di atas tanah mereka.
Al-Hindi menutup pernyataannya dengan memperingatkan bahwa eskalasi militer AS di dekat pantai Iran menunjukkan dorongan 'Israel' untuk memicu perang regional yang lebih luas. Namun, ia menegaskan bahwa eskalasi apa pun tidak akan mematikan isu Palestina selama rakyatnya tetap memilih jalur perlawanan. (zarahamala/arrahmah.id)