JAKARTA (Arrahmah.id) - Studi internal yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap potensi kerugian negara akibat makanan yang terbuang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mencapai Rp1,27 triliun setiap pekan. Temuan tersebut disampaikan CELIOS dalam konferensi pers pada Senin (23/2).
Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, mengatakan persoalan makanan yang tidak dikonsumsi atau dibuang oleh siswa menjadi salah satu keresahan yang banyak disampaikan orang tua.
Menurutnya, hingga kini belum ada perhitungan resmi yang benar-benar menangkap besaran kerugian yang ditimbulkan dari makanan yang terbuang dalam program tersebut.
“Kalau kita membicarakan MBG memang tidak ada habisnya. Banyak sekali keresahan terutama dari para orang tua. Makanannya itu banyak yang dibuang dan belum ada yang bisa meng-capture sebenarnya loss-nya itu seberapa,” ujarnya.
CELIOS kemudian melakukan kalkulasi untuk memperkirakan potensi dana negara yang terbuang akibat makanan yang ditolak atau tidak dikonsumsi anak-anak.
Penolakan tersebut dipicu berbagai faktor, seperti rasa makanan yang tidak sesuai selera, kebersihan yang dinilai kurang higienis, hingga kualitas gizi yang dianggap belum memadai.
Dalam kajian tersebut, CELIOS membuat dua skenario perhitungan, yakni minimal dan maksimal.
Pada skenario minimal, diperkirakan sekitar 62 juta porsi makanan terbuang setiap minggu dengan potensi kerugian mencapai Rp622 miliar per pekan.
Sementara itu, dalam skenario maksimal, kerugian dapat meningkat hingga Rp1,27 triliun per minggu jika tingkat penolakan makanan lebih tinggi.
“Kalau kita menggunakan asumsi penolakan maksimal, itu bisa mencapai Rp1,27 triliun setiap minggunya,” kata Isnawati.
Sebagai perbandingan, pada kuartal pertama tahun ini pemerintah berencana mengalokasikan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp62 triliun untuk program MBG. Adapun realisasi belanja program tersebut sepanjang tahun lalu tercatat mencapai Rp51,5 triliun.
CELIOS juga menilai bahwa potensi dana yang terbuang tersebut memiliki nilai yang sangat besar jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan masyarakat.
Dalam skenario minimal, dana yang terbuang dalam satu bulan diperkirakan setara dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 15,5 juta orang selama sebulan penuh.
Sedangkan pada skenario maksimal, jumlah tersebut setara dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 31,6 juta jiwa dalam satu bulan.
Menurut Isnawati, jika dana tersebut dikelola secara optimal, manfaatnya bisa jauh lebih luas bagi masyarakat.
Atas temuan tersebut, CELIOS merekomendasikan pemerintah untuk melakukan moratorium sementara terhadap program MBG.
Langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat melakukan reformasi tata kelola dan distribusi program secara menyeluruh.
Selain itu, CELIOS juga mendorong dilakukannya audit yang transparan serta evaluasi komprehensif guna mencegah pemborosan anggaran negara yang lebih besar di masa mendatang.
“Rekomendasi kami konsisten, yaitu moratorium, reformasi total MBG, dan audit transparan evaluasi, sehingga mencegah pemborosan uang rakyat yang lebih besar,” ujar Isnawati.
(ameera/arrahmah.id)