BANDA ACEH (Arrahmah.id) - Pemerintah Aceh secara resmi telah menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk meminta keterlibatan dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Tanah Rencong.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan permintaan tersebut didasarkan pada pengalaman panjang kedua lembaga internasional itu dalam penanganan bencana berskala besar, termasuk saat Aceh dilanda tsunami pada 2004 silam.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA, Ahad (14/12).
Ia menegaskan, surat permohonan itu sudah disampaikan secara resmi karena kebutuhan pemulihan pascabencana dinilai sangat mendesak.
Menurutnya, UNDP dan UNICEF merupakan lembaga resmi PBB yang telah lama beroperasi di Indonesia dan memiliki kapasitas dalam pemulihan infrastruktur, sosial, serta perlindungan kelompok rentan, khususnya anak-anak.
“Benar, sudah kami surati. Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan akibat banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten dan kota di Aceh tergolong sangat luas.
Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur vital, tetapi juga menyebabkan ratusan warga meninggal dunia dan puluhan lainnya dinyatakan hilang hingga memasuki pekan ketiga masa tanggap darurat.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan telah masuk ke Aceh untuk membantu upaya penanganan dan pemulihan bencana. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari lembaga lokal, nasional, hingga internasional.
Sejumlah lembaga yang telah tergabung dalam desk relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta beberapa organisasi lainnya.
Muhammad MTA menyebut, jumlah relawan dan lembaga kemanusiaan yang terlibat kemungkinan masih akan terus bertambah seiring besarnya kebutuhan di lapangan.
Atas nama Pemerintah Aceh dan masyarakat terdampak, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.
“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik serta kontribusi semua pihak demi pemulihan Aceh,” katanya.
Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per Minggu (14/12) pukul 13.36 WIB, jumlah korban meninggal dunia mencapai 419 jiwa, sementara 32 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi tercatat sebanyak 474.691 jiwa.
Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerusakan parah pada berbagai fasilitas umum dan sosial.
Tercatat 258 unit kantor, 287 tempat ibadah, 305 sekolah, 431 pesantren, 206 rumah sakit dan puskesmas, 461 titik jalan, serta 332 jembatan mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
(ameera/arrahmah.id)