JAKARTA (Arrahmah.id) - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin, menyerukan agar Indonesia segera melakukan reorientasi politik luar negeri menyusul dinamika geopolitik global, khususnya terkait serangan yang melibatkan "Israel" dan Amerika Serikat terhadap Iran.
Dalam pernyataan tertulisnya, Din menilai eskalasi konflik tersebut berpotensi membawa dampak negatif terhadap stabilitas geopolitik dan geoekonomi dunia.
Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu berhati-hati dalam menentukan sikap karena konflik tersebut tidak dapat dilepaskan dari sentimen keagamaan antara Yahudi dan Islam.
Ia juga menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai condong kepada Amerika Serikat melalui keterlibatan dalam forum yang disebut sebagai Board of Peace (BoP).
Din menilai langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bebas aktif dan tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu.
“Indonesia selama ini dikenal konsisten dengan prinsip bebas aktif dan semangat non-blok, serta berpihak pada perjuangan rakyat Palestina. Keterlibatan dalam BoP dikhawatirkan justru memperlemah posisi tersebut,” kata Din.
Ia menilai forum tersebut tidak berpihak pada kepentingan Palestina maupun dunia Islam.
Karena itu, ia mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan keluar dari forum tersebut dan kembali menegaskan komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Selain soal kebijakan luar negeri, Din juga menekankan pentingnya pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat.
Ia meminta Presiden Prabowo agar tidak hanya mengadakan pertemuan yang bersifat satu arah, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan kritik dari berbagai kalangan.
Din juga mengajak para rohaniawan dan cendekiawan untuk bersikap loyal sekaligus kritis terhadap pemerintah.
Menurutnya, dukungan perlu diberikan jika kebijakan pemerintah dinilai benar, namun kritik tetap harus disampaikan jika terdapat kebijakan yang dianggap keliru.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa perkembangan global saat ini berpotensi membawa dampak serius bagi Indonesia.
Karena itu, ia menyarankan pemerintah menyiapkan langkah darurat atau contingency plan, termasuk melakukan penghematan anggaran negara.
Din mencontohkan beberapa program yang menurutnya perlu dievaluasi karena dinilai tidak mendesak dan berpotensi membebani keuangan negara, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mendorong pemerintah untuk memprioritaskan stabilitas nasional dan memperkuat koordinasi antar pembantu presiden agar memiliki kesadaran terhadap potensi krisis yang mungkin terjadi.
Din Syamsuddin sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam dan Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), serta merupakan Guru Besar Politik Islam Global di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta.
(ameera/arrahmah.id)