GAZA (Arrahmah.id) - Laporan terbaru dari Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, telah mengguncang dunia diplomatik dan korporat internasional. Dalam pidato tegasnya di Dewan HAM PBB, Albanese menyebut ebih dari 60 perusahaan raksasa global, dari teknologi hingga industri persenjataan, terlibat langsung dalam mendukung apa yang ia sebut sebagai “ekonomi genosida” di Palestina.
Dalam laporan setebal puluhan halaman yang didasarkan pada lebih dari 200 sumber, termasuk laporan akademisi, LSM HAM, dan negara-negara anggota PBB, Albanese menyebut bahwa 35.000 ton bahan peledak telah dijatuhkan ke Gaza oleh 'Israel'. Jumlah itu setara dengan 6 kali daya ledak bom atom Hiroshima.
Ia mendesak negara-negara di dunia untuk segera menangguhkan seluruh perjanjian dagang dengan 'Israel' yang mendukung mesin perang tersebut.
Siapa Saja yang Terlibat?
Beberapa nama besar yang disebutkan secara eksplisit dalam laporan antara lain:
-
Microsoft dan Google: menyuplai infrastruktur teknologi, termasuk komputasi awan dan kecerdasan buatan (AI) kepada militer dan polisi 'Israel'. Microsoft disebut sebagai tulang punggung teknologi sistem apartheid digital yang memungkinkan pelacakan dan penargetan massal terhadap warga Palestina.
-
Lockheed Martin dan perusahaan senjata lainnya: memasok bom dan peluncur yang digunakan dalam pemboman terhadap Gaza.
-
Caterpillar dan Hyundai: menyediakan buldoser dan alat berat yang digunakan untuk menghancurkan rumah dan infrastruktur sipil Palestina.
-
Bank Barclays (UK) dan BNP Paribas (Prancis): diduga turut membiayai operasi-operasi 'Israel'.
-
Perusahaan asuransi Allianz: mendukung sistem keuangan yang menopang keberlangsungan ekonomi pendudukan.
Naiknya Penggunaan AI untuk Pembantaian
Sejak dimulainya serangan besar-besaran pada 7 Oktober 2023, laporan menyebutkan bahwa penggunaan AI berbasis Microsoft dan OpenAI oleh tentara 'Israel' meningkat hingga 200 kali lipat. Teknologi ini digunakan untuk mempercepat proses penargetan, yang menurut laporan seringkali tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil.
Dr. Ahmad Al-Sharifi, pakar militer dan strategi, menyatakan bahwa privatisasi industri senjata oleh perusahaan multinasional membuat sistem perang semakin lepas dari kendali hukum dan etika. “Yang dipikirkan hanya untung-rugi, bukan nyawa manusia,” tegasnya.
Sementara itu, aktivis dari kampanye “Don’t Buy Apartheid” mencatat bahwa keterlibatan raksasa teknologi bukan sekadar teknis, tapi fundamental dalam menjalankan sistem penindasan.
Reaksi Dunia: Penyangkalan dan Tuduhan Anti-Semit
Pemerintah 'Israel' segera mengecam laporan tersebut, menyebutnya sebagai “distorsi fakta” dan “penyalahgunaan jabatan oleh pelapor PBB.” Pemerintah AS pun menyerang balik, menyebut laporan Albanese sebagai “tuduhan palsu dan ofensif,” bahkan menyerukan agar Sekjen PBB Antonio Guterres mencopot Albanese dari jabatannya.
Namun, sejumlah pakar seperti Dr. Muhannad Mustafa menilai bahwa retorika anti-Semitisme yang digunakan 'Israel' mulai kehilangan efektivitasnya, terutama karena gerakan solidaritas pro-Palestina semakin tumbuh dan terang-terangan menantang status quo.
Menurut Dr. Mustafa Barghouti dari Inisiatif Nasional Palestina, laporan ini dapat menjadi momen titik balik sebagaimana yang terjadi dalam gerakan boikot terhadap apartheid Afrika Selatan di masa lalu.
“Ini bukan sekadar dokumen. Ini adalah panggilan moral terhadap dunia, bahwa sistem ekonomi global tengah terlibat dalam genosida yang disiarkan langsung ke seluruh planet,” kata Barghouti. (zarahamala/arrahmah.id)