GAZA (Arrahmah.id) - Eskalasi militer besar-besaran yang kembali dilakukan 'Israel' di Jalur Gaza, hanya beberapa hari setelah perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tawanan mulai berlaku, telah memunculkan banyak pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik langkah Tel Aviv dan tujuan yang ingin dicapai dengan memanfaatkan apa yang disebutnya sebagai “insiden keamanan” yang menargetkan kendaraan teknik di sebelah timur Rafah, selatan Gaza.
Sebagian besar analis sepakat bahwa serangan terbaru 'Israel' bukan sekadar “reaksi spontan” terhadap pelanggaran gencatan senjata, melainkan bagian dari strategi yang telah diperhitungkan dengan matang. Mereka juga menilai bahwa eskalasi ini berkaitan erat dengan tekanan politik dalam negeri terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjelang pemilihan internal Partai Likud.
Ahli urusan 'Israel' Mahmoud Yazbek menjelaskan bahwa Netanyahu berupaya “mempertahankan kondisi perang tetap menyala di dalam negeri karena itu menguntungkan kepentingan politiknya, terutama menjelang pemilihan partainya.”
Dalam wawancaranya dengan program Masar al-Ahdath, Yazbek menegaskan bahwa serangan 'Israel' di Gaza sama sekali tidak sebanding dengan “insiden keamanan” di Rafah yang dijadikan alasan, apalagi karena peristiwa itu tidak diklaim oleh Hamas.
Ia meyakini bahwa Netanyahu sedang berusaha memanfaatkan isu jenazah tawanan yang tewas untuk memperkeruh suasana, terutama karena diyakini oleh berbagai pihak bahwa beberapa jasad “tidak mungkin bisa dikembalikan”. Langkah ini, katanya, dimaksudkan agar Netanyahu bisa menghindar dari pelaksanaan tahap kedua perjanjian gencatan senjata.
Di lapangan, pada Ahad malam (19/10/2025), tentara pendudukan 'Israel' menyatakan telah “kembali menerapkan gencatan senjata setelah Hamas melanggarnya,” sambil menegaskan akan “merespons dengan kekuatan besar terhadap setiap pelanggaran.” Namun pada saat yang sama, 'Israel' justru melancarkan rentetan serangan udara masif dan menyalakan “sabuk api” di berbagai wilayah Jalur Gaza.
Sumber medis melaporkan bahwa lebih dari 40 warga Palestina gugur dan puluhan lainnya luka-luka di seluruh wilayah Gaza yang terkepung, setelah tentara 'Israel' mengklaim bahwa para pejuang Palestina menyerang kendaraan tekniknya di Rafah.
Tekanan Politik dan Pesan ke Washington
Sementara itu, Direktur Pusat Ru’ya untuk Pembangunan Politik, Ahmad Atawneh, mengatakan bahwa kebijakan 'Israel' kali ini sejalan dengan yang terjadi di Lebanon, yakni memanfaatkan berbagai dalih untuk melanjutkan operasi militer dan menggunakan setiap insiden sebagai pembenaran atas agresi baru.
Atawneh menegaskan bahwa semua indikasi menunjukkan pemerintah Netanyahu memang bermaksud melanggar perjanjian gencatan senjata, dan pola eskalasi ini kemungkinan besar akan menjadi bentuk fase berikutnya dari kebijakan militernya.
Adapun mengenai tujuan strategis dari eskalasi militer ini, Ibrahim Fraihat, dosen konflik internasional di Doha Institute for Graduate Studies, menjelaskan bahwa serangan 'Israel' merupakan “pesan politik yang ditujukan kepada delegasi tinggi Amerika Serikat yang akan berkunjung ke kawasan,” merujuk pada Wakil Presiden AS J.D. Vance dan utusan presiden Steve Witkoff.
Menurut Fraihat, Netanyahu ingin menunda pelaksanaan tahap kedua perjanjian agar dapat terus menekan Hamas dan rakyat Palestina. Selain itu, langkah ini juga bermuatan elektoral, karena secara historis, sayap kanan 'Israel' selalu memperoleh keuntungan politik melalui retorika perang dan pertumpahan darah.
Ia menambahkan bahwa pihak Amerika memahami pesan politik dari eskalasi ini. Terlebih, tekanan dalam negeri terhadap Netanyahu kini mulai mereda, dan ia tidak ingin membuat komitmen apa pun terkait rencana yang diajukan oleh Presiden AS.
Sementara itu, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, Thomas Warrick, menyatakan bahwa Washington berupaya memastikan kedua pihak tetap mematuhi perjanjian dan mencegah terulangnya eskalasi besar-besaran. Oleh karena itu, fokus AS saat ini adalah memperlancar masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan mempersiapkan kehadiran pasukan internasional untuk memantau situasi di lapangan.
Masa Depan Perjanjian Gencatan Senjata
Para pakar sepakat bahwa masa depan perjanjian gencatan senjata bergantung pada bagaimana 'Israel' berinteraksi dengan para mediator dan sejauh mana peran Amerika Serikat bisa menekan Tel Aviv, terutama terkait pembukaan perlintasan dan kesiapan menuju tahap kedua perjanjian yang memerlukan pengaturan keamanan dan politik yang jelas.
Menurut Atawneh, “Tahap kedua masih belum jelas dan pembahasannya sejauh ini belum serius. Para mediator pun belum mengundang pertemuan Palestina yang komprehensif untuk membahas rincian tahap selanjutnya.”
Fraihat menambahkan bahwa setiap langkah 'Israel' bertujuan untuk membuat pihak Palestina sibuk dengan eskalasi agar tidak sempat beralih ke fase pembangunan kembali atau proses politik yang dijanjikan. “Konflik dan rekonstruksi tidak akan berjalan secara linier, fase-fasenya saling bertumpang tindih,” katanya.
Kesimpulannya, para pengamat menilai bahwa eskalasi 'Israel' kali ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik dan keamanan yang telah dirancang dengan cermat. Implementasi sejati dari gencatan senjata hanya bisa terjadi jika ada tekanan internasional yang berkelanjutan, terutama dari pihak mediator dan Amerika Serikat, agar perang tidak kembali berkobar. (zarahamala/arrahmah.id)