GAZA (Arrahmah.id) - Kesepakatan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza disebut semakin dekat setelah faksi-faksi perlawanan Palestina menyetujui sebuah proposal baru yang diajukan para mediator dengan dukungan Amerika Serikat. Namun, realisasinya masih bergantung pada persetujuan 'Israel'.
Negosiasi intensif berlangsung selama tiga hari di Kairo dengan kehadiran Hamas serta seluruh faksi lain, guna menghindari tuduhan bahwa satu pihak menjadi penghambat tercapainya kesepakatan.
Rincian proposal menyebut delapan tahanan 'Israel' akan dibebaskan pada awal gencatan senjata, sedangkan dua lainnya akan dilepaskan pada hari ke-50. Pemulangan jenazah tentara 'Israel' juga akan dilakukan secara bertahap.
Analis politik dari Partai Republik AS, Adolfo Franco, menilai perkembangan ini memberi harapan untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza. Ia mengatakan, 'Israel' sebaiknya tidak menolak usulan ini karena Hamas sudah mengalah dengan tidak lagi mensyaratkan penghentian permanen perang, sebuah tuntutan yang selama berbulan-bulan menjadi batu sandungan.
Franco menambahkan, pendudukan penuh 'Israel' atas Gaza bukanlah opsi yang menguntungkan. Melalui jeda 60 hari ini, Israel bisa memastikan keamanan sembari membahas masa depan Gaza bersama pihak Arab dan internasional.
Namun, analis urusan 'Israel' Dr. Mohannad Mustafa berpandangan bahwa 'Israel' kemungkinan besar tidak akan segera merespons. Hal itu untuk meredam eskalasi retorika yang sebelumnya ditegaskan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu soal “keharusan” menduduki Gaza.
Menurutnya, Hamas berhasil menekan Netanyahu ke posisi sulit. Selama ini Netanyahu menambahkan syarat-syarat berat yang menutup ruang negosiasi, sehingga tidak menyangka Hamas akan menerima proposal baru ini. Ia menduga Netanyahu mungkin akan mencoba menambahkan syarat agar Israel tetap memegang kendali keamanan atas Gaza.
Di Gaza sendiri, suasana relatif lebih tenang meski penuh kehati-hatian. Masyarakat menyambut dengan optimisme setelah mediator internasional dan pemimpin kawasan, termasuk Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman, turut serta dalam perundingan.
Meski demikian, keraguan tetap ada. Banyak pihak di Gaza mengingat pengalaman sebelumnya, di mana 'Israel' kerap membatalkan kesepakatan di detik-detik terakhir atau menambah syarat baru yang dianggap tidak substansial. (zarahamala/arrahmah.id)