GAZA (Arrahmah.id) - Di Gaza utara, yang kini menjadi panggung pembantaian sehari-hari, gedung-gedung tinggi tak lagi tampak seperti target militer, melainkan simbol dari pola perang baru yang berdarah: penghancuran sistematis seluruh sendi kehidupan.
Runtuhnya satu menara demi menara bukan sekadar menunjukkan kerakusan 'Israel' memperluas kehancuran, melainkan juga mengungkap strategi yang lebih dalam: mengosongkan kota dari penduduknya sekaligus menutup pintu bagi setiap kemungkinan penyelesaian politik.
Menurut akademisi dan pakar urusan 'Israel', Muhannad Mustafa, pola ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan alasan militer. Ia melihatnya sebagai proyek ideologis yang ditujukan untuk menghapus infrastruktur sipil Palestina.
Setiap hari, sekitar 300 bangunan dihancurkan, lewat operasi yang dijalankan unit khusus tentara 'Israel' dengan melibatkan kontraktor sipil. Mustafa menyebut pola ini sebagai bentuk “genosida”, bukan hanya menyasar jiwa manusia, tetapi juga menghancurkan fondasi sosial dan budaya masyarakat.
Meski 'Israel' kerap menutupi aksi ini dengan dalih membidik lokasi perlawanan, analis militer Mayjen Fayez al-Duwairi menegaskan itu hanyalah alasan kosong. Menurutnya, mustahil kelompok perlawanan mempertaruhkan nyawa ratusan keluarga dengan menjadikan menara-menara terbuka sebagai markas militer.
Bahkan “peringatan evakuasi” sebelum serangan sejatinya hanyalah cara untuk mengusir paksa warga ke jalanan terbuka. Hasilnya: ribuan orang terjebak di tenda-tenda atau tidur di trotoar, tanpa atap yang layak.
Pesan Televisi
Bagi Liqa’ Makki, peneliti di Al Jazeera Centre for Studies, runtuhnya gedung-gedung ini punya makna politik. 'Israel' ingin mengirim pesan “televisi” yang jelas: pintu negosiasi sudah ditutup.
Setelah kota berubah jadi puing-puing, Hamas kehilangan seluruh kartu tawar. Tidak ada lagi yang bisa dinegosiasikan; Gaza kini hanyalah reruntuhan yang meniadakan makna dari proses politik apa pun.
Sejarah menawarkan perbandingan: dalam Perang Dunia II, meski kota-kota di Eropa dan Jepang hancur, penduduknya tetap kembali dan membangunnya kembali. Gaza berbeda. Di sini, kehancuran dimaksudkan sebagai pintu keluar untuk pengusiran massal, mengulang skenario 1948, ketika teror digunakan untuk mencabut ratusan ribu orang Palestina dari tanah mereka.
Makki menegaskan, tujuan kali ini lebih berbahaya: menciptakan pengungsian massal tanpa jalan pulang, tanpa rencana rekonstruksi.
Bagi Mustafa, perbedaannya bahkan lebih tajam. Pada 1948, proyek Zionis berfokus mengosongkan tanah untuk kolonisasi. Kini, kata dia, 'Israel' berupaya menghapus eksistensi Palestina itu sendiri, menggabungkan pengusiran, pembunuhan massal, dan penghancuran kamp-kamp di Tepi Barat. Ini adalah lompatan melewati seluruh “garis merah” yang sebelumnya masih dihormati.
Keputusan Strategis
Dari Washington, Mark Pfeifle, mantan pejabat komunikasi Gedung Putih, melihatnya dari sudut lain. Baginya, ini bukan sekadar pilihan militer, tapi keputusan strategis yang diambil Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu: mengutamakan kendali penuh atas Gaza di atas jalur diplomasi.
Ia menilai pemerintah 'Israel' tidak sedang mencari kesepakatan, tetapi mendorong menuju titik penyerahan total perlawanan, meskipun itu berarti menghancurkan infrastruktur sipil dan menjerumuskan warga ke penderitaan.
Pfeifle juga menyoroti lemahnya sikap Amerika Serikat. Menurutnya, pemerintahan saat ini memperlakukan perang Gaza sebagai isu sampingan dibanding Ukraina. Sikap ini memberi 'Israel' lampu hijau untuk terus meningkatkan eskalasi.
Bahkan, katanya, rapat-rapat Gedung Putih tentang Gaza, yang menghadirkan tokoh seperti Jared Kushner dan Tony Blair, terasa jauh dari realitas. Di lapangan, rakyat Palestina menghadapi kelaparan dan bombardir harian tanpa henti.
Tujuan Tersembunyi
Meski begitu, menurut al-Duwairi, penghancuran besar-besaran ini adalah bagian dari rencana pengusiran bertahap. Dimulai dengan bombardir intensif, lalu memaksa penduduk berjejal di wilayah sempit, hingga akhirnya membuka jalan bagi invasi darat lebih dalam.
Target seperti “mencari tawanan” atau “menghancurkan terowongan” hanyalah alasan yang ditunda-tunda; tujuan sebenarnya adalah mengosongkan Gaza dari warganya.
Mesir memang bersikap tegas menolak pengusiran lewat wilayahnya. Namun, Makki menilai 'Israel' bisa saja mencari pintu keluar lain: pelabuhan atau bahkan negara-negara jauh.
Masalahnya, belum ada konsensus internasional untuk menerima para pengungsi. Karena itu, strategi penghancuran dipakai untuk membiarkan penduduk Gaza terjebak dalam lingkaran kelaparan, pengungsian internal, dan keputusasaan, sampai muncul kesempatan untuk memaksa mereka pergi.
Dalam kondisi ini, tawaran 'Israel' dalam setiap perundingan hanya satu: hentikan perang dengan syarat Hamas menyerah total dan melucuti senjata. Itu berarti penghapusan politik dan militer Hamas sekaligus.
Bagi Mustafa, jelas Netanyahu memang tidak menginginkan kesepakatan menyeluruh. Sebab jika ada kesepakatan, Palestina akan punya peluang membangun kembali Gaza. Dan itu justru bertentangan dengan inti strategi 'Israel' saat ini: melenyapkan Gaza sebagai kota, dan orang Palestina sebagai bangsa. (zarahamala/arrahmah.id)