NEW YORK (Arrahmah.id) - Dokumen baru dari Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat mengungkap bagaimana jaringan yang melibatkan mantan Perdana Menteri 'Israel', Ehud Barak, dan Jeffrey Epstein memanfaatkan ketidakstabilan keamanan di Afrika untuk memasarkan teknologi surveilans 'Israel' dan mengamankan kontrak infrastruktur strategis.
Laporan investigasi dari Drop Site News dan Al Jazeera menunjukkan adanya pola operasional di mana ketidakamanan akibat pemberontakan, seperti kelompok Boko Haram di Nigeria, dijadikan "pintu masuk" untuk memperkenalkan alat biometrik dan siber. Teknologi ini diklaim oleh para pemasar sebagai alat yang teruji di lapangan (field-proven), sebuah istilah yang merujuk pada sistem yang sebelumnya digunakan untuk mengendalikan pergerakan warga Palestina di perbatasan Gaza.
Data yang dirilis mengungkapkan bahwa Apartemen Epstein di 301 E. 66th Street, Manhattan, berfungsi sebagai pusat koordinasi operasional yang melibatkan pejabat 'Israel'. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pejabat misi tetap 'Israel' untuk PBB secara rutin berkoordinasi dengan staf Epstein untuk mengatur keamanan dan akses bagi Ehud Barak yang sering tinggal di sana.
Salah satu bukti yang menonjol adalah keterlibatan Rafi Shlomo, direktur layanan perlindungan misi PBB 'Israel', yang secara langsung mengontrol akses dan memeriksa latar belakang staf di kediaman tersebut. Komunikasi internal antara istri Barak dan staf menunjukkan bahwa sistem keamanan di apartemen itu dapat dikendalikan dari jarak jauh, yang memperlihatkan kedekatan operasional antara pihak swasta dan otoritas negara.
Investigasi tersebut mendokumentasikan bagaimana keahlian keamanan 'Israel' kemudian merambah ke proyek-proyek bernilai tinggi di Nigeria, termasuk pelabuhan dan logistik. Pada Mei 2015, Barak bersama mitranya berinvestasi di FST Biometrics, perusahaan yang didirikan oleh mantan kepala intelijen militer 'Israel', Aharon Ze’evi Farkash. Teknologi pengenalan wajah yang dulunya digunakan di pos pemeriksaan perbatasan Gaza diuji coba di lingkungan universitas di Nigeria sebagai "solusi keamanan."
Dari sektor pendidikan, pengaruh ini meluas ke struktur negara, termasuk diskusi mengenai pengelolaan pelabuhan di Lagos dan Badagry yang melibatkan keterlibatan DP World. Pengunduran diri Sultan Ahmed bin Sulayem dari posisi pimpinan DP World dilaporkan berkaitan dengan meningkatnya pengawasan publik atas keterkaitannya dengan berkas-berkas Epstein.
Para pengamat menilai bahwa temuan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai "ekonomi politik kemitraan keamanan." Ketidakstabilan di negara-negara Global South kini dimanfaatkan oleh aktor luar untuk membenarkan pemasangan sistem surveilans, infrastruktur identitas, dan proyek siber.
Pola ini menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun di atas dasar krisis keamanan sering kali bertahan lebih lama daripada krisis itu sendiri, menciptakan jejaring pengaruh yang memungkinkan kepentingan komersial dan geopolitik pihak asing tetap bercokol di wilayah yang terdampak, sering kali dengan pengawasan demokratis yang minim. (zarahamala/arrahmah.id)