GAZA (Arrahmah.id) - Sebuah dokumen setebal 38 halaman yang bocor mengungkap rencana kontroversial pemerintahan Donald Trump: proyek “Gaza Riviera” yang bertujuan merelokasi secara paksa dua juta warga Palestina dan menempatkan Gaza di bawah pengelolaan perwalian Amerika Serikat selama lebih dari satu dekade.
Menurut laporan The Washington Post, proposal itu berbicara tentang “relokasi sementara” penduduk Gaza untuk memberi ruang bagi pembangunan kota pintar berbasis kecerdasan buatan dan pusat manufaktur yang bahkan akan dinamai sesuai dengan nama Elon Musk, salah satu pendonor besar Trump.
“Gaza bisa berubah menjadi pusat manufaktur, perdagangan, data, dan pariwisata di kawasan Mediterania, memanfaatkan lokasi strategisnya, akses ke pasar, sumber daya, serta tenaga kerja muda, semua itu ditopang oleh teknologi 'Israel' dan investasi negara-negara Teluk,” demikian tertulis dalam dokumen itu.
Proposal tersebut mengklaim, “Rekonstruksi akan meningkatkan nilai Gaza hingga sekitar 324 miliar dolar AS dan secara dramatis memperbaiki kualitas hidup.”
Namun, warga Gaza hanya akan diizinkan kembali ke tanah air mereka bila sudah terbentuk “struktur politik Palestina yang direformasi dan dideradikalisasi.”
Rencana yang diberi nama Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT) ini juga menjanjikan kompensasi bagi warga Gaza yang mau pindah ke luar negeri: paket relokasi senilai 5.000 dolar, subsidi sewa rumah selama empat tahun, dan bantuan pangan selama satu tahun. Dokumen itu bahkan mengasumsikan 75 persen warga Gaza tidak akan pernah kembali setelah mereka keluar.
Ada pula poin lain yang mencurigakan: rencana ini akan membuka jalan bagi Gedung Putih untuk mengamankan akses industri AS terhadap mineral tanah jarang senilai 1,3 triliun dolar dari kawasan Teluk.
Beberapa penyusun rencana GREAT diketahui punya hubungan dengan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga yang pernah membuat titik distribusi bantuan serampangan di Gaza, tempat ribuan warga Palestina justru terbunuh dan terluka.
Trump pertama kali memamerkan gagasan “Gaza Riviera” ini pada Februari lalu. Kepada wartawan, ia berkata bahwa AS akan mengambil Gaza, membangunnya kembali, dan “membuatnya jadi menarik.”
“Saya tahu urusan properti,” ujar Trump. “Mereka (orang-orang Gaza) akan jatuh cinta padanya.”
Namun, rencana itu menuai gelombang kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan pengamat politik.
“Rencana Trump adalah mengusir semua warga Palestina dari Gaza supaya AS bisa menguasainya tanpa batas waktu, mengubah tanah mereka jadi destinasi wisata,” tulis Institute for Middle East Understanding (IMEU) di X. “Israel berkomitmen melakukan pembersihan etnis dan mencuri tanah Palestina. AS tak seharusnya ikut serta.”
Mantan direktur eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, menambahkan: “Rencana pascaperang Trump untuk Gaza tetap mengusung relokasi ‘sukarela’ seluruh penduduk, seolah-olah setelah 'Israel' menghancurkan rumah-rumah mereka, perpindahan itu bisa disebut sukarela. Israel mungkin takkan pernah mengizinkan mereka kembali. Ini pembersihan etnis massal.”
Jurnalis Hala Jaber juga menegaskan, “Tim Trump menyebarkan rencana 38 halaman bernama ‘GREAT Trust’ untuk Gaza. Isinya: perwalian AS selama 10 tahun, menjadikan Jalur Gaza sebagai ‘Riviera Timur Tengah’. Tapi syarat awalnya: relokasi ‘sukarela’ 2 juta warga Palestina. Genosida yang dikemas sebagai proyek properti.”
Sejumlah kritikus juga menuding liputan The Washington Post justru meremehkan bahaya rencana ini.
“Artikel ini dibingkai seolah-olah investigasi kritis, padahal lebih mirip balon uji coba. Penuh dengan peremehan dan eufemisme,” tulis pengkritik media Adam Johnson. “Bagaimana mungkin menulis 3.400 kata tentang rencana jelas-jelas untuk pembersihan etnis dan genosida, tapi tak sekali pun menggunakan kata-kata itu? Benar-benar pemutihan sejarah.”
Ia menambahkan, “Kalau militer membuat hidup tak layak dijalani dengan pengeboman, kelaparan paksa, penghancuran, penyakit, serangan drone, dan teror tanpa henti, maka emigrasi tak mungkin disebut ‘sukarela’. Menyampaikan hal ini seharusnya jadi inti liputan, tapi justru tak disebutkan sama sekali.”
Laporan ini muncul hanya beberapa hari setelah Trump dan pejabat tinggi pemerintahannya, termasuk Wapres J.D. Vance, Menlu Marco Rubio, dan utusan khusus Steve Witkoff, menggelar rapat di Gedung Putih membahas masa depan Gaza pascaperang.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh mantan PM Inggris Tony Blair, menantu Trump sekaligus pengembang properti Jared Kushner, serta Menteri Urusan Strategis 'Israel' Ron Dermer.
Seorang sumber yang mengetahui langsung jalannya rapat mengatakan kepada Axios: “Mereka mencoba memberi gambaran bagaimana Gaza bisa diperintah dan bagaimana menciptakan iklim investasi agar rekonstruksi bisa berjalan. Tujuannya adalah mengajukan ide-ide itu kepada Trump, melihat apakah ia menyukainya dan mau melanjutkannya, sehingga Witkoff dan Rubio bisa memakainya.” (zarahamala/arrahmah.id)