TEPI BARAT (Arrahmah.id) - Eskalasi kekerasan di Tepi Barat mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu tiga hari terakhir, tercatat sedikitnya lima warga Palestina gugur akibat rangkaian serangan yang dilakukan oleh militer 'Israel' dan pemukim ilegal.
Pada Kamis (23/4/2026), seorang remaja berusia 15 tahun, Yousef Ashtiyeh, gugur setelah ditembak oleh pasukan 'Israel' saat sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah di distrik Rafidia, Nablus. Pihak berwenang setempat menyatakan bahwa militer 'Israel' menembak korban saat mereka hendak meninggalkan kota. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada keterangan jelas mengenai alasan penembakan terhadap siswa yang baru saja menyelesaikan ujian tengah semester tersebut.
Serangan dalam tiga hari terakhir menunjukkan pola yang menyasar titik-titik krusial kehidupan warga Palestina. Di desa Al-Mughayyir, dua warga gugur, termasuk seorang siswa berusia 14 tahun, Aws Hamdi al-Na’san, akibat serangan pemukim yang didukung militer ke sekolah menengah desa.
Di Hebron, remaja 16 tahun, Mohammad Majdi al-Jaabari, gugur setelah ditabrak oleh kendaraan dalam konvoi pengawalan seorang menteri 'Israel' di dekat pemukiman Kiryat Arba.
Seorang wanita berusia 49 tahun gugur setelah ditembak oleh pasukan 'Israel' dalam penggerebekan di kamp pengungsian Jenin.
Data dari Kementerian Kesehatan Palestina dan badan PBB (OCHA) menunjukkan peningkatan drastis dalam kekerasan sistematis.
Sejak awal 2026, tercatat setidaknya 48 warga Palestina telah gugur, di mana 16 di antaranya tewas akibat aksi pemukim. Sejak Oktober 2023, jumlah korban jiwa di Tepi Barat telah melampaui 1.100 orang.
Organisasi HAM internasional dan PBB memperingatkan bahwa kekerasan ini adalah bagian dari strategi "lingkungan koersif" yang bertujuan untuk mengusir komunitas Palestina dari tanah mereka sendiri demi perluasan pemukiman ilegal.
Para ahli hukum dan organisasi internasional menyoroti bahwa kekerasan pemukim kini dilakukan dengan dukungan dan partisipasi dari pasukan keamanan 'Israel'. Serangan tersebut meliputi intimidasi, perusakan properti, hingga laporan penggunaan kekerasan gender dan pelecehan seksual sebagai alat tekanan terhadap komunitas Palestina.
Laporan terbaru dari badan-badan internasional menegaskan bahwa impunitas total yang dinikmati oleh para pemukim, dengan dukungan pemerintah dan militer 'Israel', telah menciptakan pola yang mengarah pada pembersihan etnis. PBB kembali menegaskan bahwa pengusiran paksa warga di wilayah pendudukan merupakan pelanggaran hukum internasional dan dikategorikan sebagai kejahatan perang. (zarahamala/arrahmah.id)