GAZA (Arrahmah.id) - Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, pada Rabu (15/10/2025) menyerukan kepada para mediator untuk memaksa 'Israel' mematuhi perjanjian gencatan senjata, setelah Tel Aviv mengancam akan menegakkan kesepakatan itu dengan kekuatan militer.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa pihaknya terus memantau pelaksanaan poin-poin perjanjian, termasuk soal pengembalian jenazah tentara 'Israel' yang masih berada dalam penguasaan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, sebagai bagian dari komitmennya terhadap gencatan senjata di Gaza.
Dalam pernyataannya yang dikutip media Palestina, Qassem menuduh 'Israel' melanggar gencatan senjata setelah pasukannya menewaskan warga sipil di Kawasan Shuja’iyya, Kota Gaza, dan di Rafah, bagian selatan Jalur Gaza.
Pada Selasa (14/10), pemerintah 'Israel' mengumumkan akan tetap menutup perbatasan Rafah serta mengurangi bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Alasan yang dikemukakan: Hamas dianggap “menunda” pengembalian jenazah tawanan 'Israel', meskipun empat jenazah tambahan telah diserahkan pada malam sebelumnya.
Hingga Selasa malam (14/10), Brigade Al-Qassam telah menyerahkan delapan jenazah tawanan 'Israel' dari sekitar 28 jenazah yang diyakini masih mereka simpan.
Sementara 'Israel' terus melanggar kesepakatan, lima warga Palestina tewas akibat serangan drone 'Israel' pada Selasa (14/10) saat mereka memeriksa rumah mereka di kawasan Shuja'iyya, sebelah timur Kota Gaza.
Militer 'Israel' mengklaim bahwa para korban melintasi “garis kuning,” yakni batas area penarikan pasukan sesuai tahap pertama gencatan senjata.
Serangan drone lainnya menewaskan satu warga Palestina dan melukai beberapa orang di utara Rafah dan sekitar Khan Yunis, wilayah selatan Gaza.
Sementara itu, Menteri Pertahanan 'Israel', Yisrael Katz, memperingatkan akan adanya “respons segera dan keras” terhadap setiap pelanggaran gencatan senjata, menegaskan bahwa kebijakan 'Israel' adalah untuk “menegakkan perjanjian tanpa kompromi.”
Kantor Perdana Menteri 'Israel' mengulangi pernyataan tersebut, menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga keamanan bekerja tanpa henti untuk menemukan seluruh jenazah warga 'Israel' yang tewas di Gaza agar dapat dimakamkan dengan layak.
Pemerintah juga mendesak Hamas memenuhi komitmennya kepada para mediator dan menyerahkan semua jenazah sebagai bagian dari implementasi gencatan senjata, sambil menegaskan bahwa 'Israel' “tidak akan berhenti” sebelum seluruh jenazah warganya dikembalikan.
Perjanjian gencatan senjata ini mulai berlaku pada Jumat (10/10). Pada Selasa (14/10), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan dimulainya tahap kedua perjanjian, setelah tahap pertama selesai, yang mencakup penghentian serangan, penarikan sebagian pasukan 'Israel', dan pembebasan 20 tawanan 'Israel' yang masih hidup. (zarahamala/arrahmah.id)