GAZA (Arrahmah.id) - Diskusi tentang masa depan Gaza harus dimulai dengan penghentian total agresi "Israel", kata kelompok Palestina Hamas setelah Dewan Perdamaian Presiden AS Donald Trump bertemu untuk pertama kalinya pada Kamis (19/2/2026).
“Setiap proses politik atau setiap kesepakatan yang dibahas mengenai Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan jaminan hak-hak nasional sah rakyat kami, yang pertama dan terpenting adalah hak mereka atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada Kamis malam, seperti dilansir AFP.
Dewan Trump mengadakan sesi perdananya di Washington pada Kamis, dengan sejumlah negara menjanjikan uang dan personel untuk membangun kembali wilayah Palestina, lebih dari empat bulan setelah gencatan senjata yang rapuh antara "Israel" dan Hamas.
Namun, Perdana Menteri "Israel" Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjata sebelum rekonstruksi dimulai.
“Kami sepakat dengan sekutu kami, AS, bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum demiliterisasi Gaza,” klaim Netanyahu.
Pemimpin "Israel" tidak menghadiri pertemuan di Washington tetapi diwakili oleh menteri luar negerinya, Gideon Saar.
Trump mengatakan beberapa negara, sebagian besar di Teluk, telah menjanjikan lebih dari tujuh miliar dolar untuk membangun kembali wilayah tersebut.
Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim akan mengambil peran wakil komandan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional yang baru dibentuk, kata kepala unit Amerika, Mayor Jenderal Jasper Jeffers.
Trump, yang rencananya untuk Gaza didukung oleh Dewan Keamanan PBB pada November, juga mengatakan lima negara telah berkomitmen untuk menyediakan pasukan, termasuk Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. (haninmazaya/arrahmah.id)