WASHINGTON (Arrahmah.id) - Rencana pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional di Jalur Gaza oleh Presiden AS Donald Trump menghadapi tantangan serius akibat ketidakjelasan mandat dan wewenang pasukan tersebut.
Pakar urusan 'Israel', Nihat Abu Ghosh, menyatakan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia dan Pakistan, masih menunjukkan sikap skeptis dan keberatan untuk bergabung.
Meskipun media 'Israel' mengklaim kesediaan beberapa negara seperti Kosovo, Albania, Yunani, dan Maroko, Abu Ghosh menilai partisipasi mereka lebih didorong oleh kepentingan hubungan bilateral dengan 'Israel' daripada solusi permanen bagi Palestina.
Ketegangan utama muncul dari desakan Amerika Serikat dan 'Israel' agar pasukan internasional ini berperan dalam pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina. Hal ini ditolak keras oleh pihak perlawanan yang memperingatkan bahwa kehadiran pasukan asing dengan misi tersebut akan dianggap sebagai bentuk pendudukan baru.
Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh laporan The Guardian yang mengungkapkan dokumen rencana administrasi Trump untuk membangun pangkalan militer berkekuatan 5.000 tentara di Gaza, sebuah langkah yang dinilai banyak pihak sebagai upaya pengamanan kepentingan 'Israel' secara tidak langsung.
Di sisi lain, Trump melalui "Dewan Perdamaian" yang dibentuknya dijadwalkan mengadakan pertemuan di Washington untuk membahas dana rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan. Namun, Abu Ghosh menilai forum tersebut lebih bersifat panggung politik bagi Trump tanpa memberikan hasil konkret bagi warga Gaza. Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi negara-negara pendukung utama Palestina dari Amerika Latin dan Eropa Barat yang khawatir akan marginalisasi peran PBB.
Negara-negara donor potensial pun dilaporkan enggan mengucurkan dana selama militer 'Israel' masih mempertahankan keberadaannya di dalam wilayah Jalur Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)