GAZA (Arrahmah.id) - Media 'Israel' mengungkap bahwa Tel Aviv tengah merancang proyek pembangunan apa yang mereka sebut sebagai “kota kemanusiaan” di wilayah selatan Jalur Gaza, tepatnya di atas puing-puing kota Rafah, sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.
Menurut laporan dari Israeli Broadcasting Authority (media resmi 'Israel'), kota ini akan dibangun di antara Koridor Philadelphi dan Poros Morag, dua jalur strategis di selatan Gaza, dengan dalih untuk memisahkan warga sipil dari kelompok perlawanan bersenjata.
Namun di balik narasi “kemanusiaan”, proyek ini bertujuan untuk mengurung ratusan ribu warga Palestina di zona tertutup yang dijaga militer dan berada di bawah pengawasan keamanan ketat, bagian dari strategi sistematis Israel untuk memaksakan pemindahan paksa dan pembersihan etnis.
Manfaatkan Celah Waktu Sebelum Gencatan Senjata
Seorang sumber dekat dengan faksi-faksi perlawanan Palestina mengatakan kepada kantor berita Anadolu bahwa 'Israel' sedang memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum kesepakatan gencatan senjata untuk memperluas penghancuran dan menghabisi infrastruktur vital, khususnya di wilayah utara dan timur Gaza, serta timur Khan Yunis.
“Israel ingin menghancurkan sisa-sisa kehidupan di daerah-daerah itu agar tak ada lagi kemungkinan warga Palestina kembali, sebagaimana mereka lakukan sebelumnya di Kamp Jabalia yang kini nyaris rata dengan tanah,” kata sumber itu yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, pembicaraan tidak langsung untuk menghentikan perang masih berlangsung di Doha, Qatar, dengan mediasi beberapa pihak internasional.
600 Ribu Warga Akan Dipindahkan Secara Paksa
Dalam fase awal dari rencana ini, 'Israel' berencana memindahkan ribuan pengungsi dari wilayah al-Mawasi di Khan Yunis ke wilayah yang akan mereka ubah menjadi “kota kemanusiaan”. Wilayah itu nantinya akan dijaga penuh oleh tentara 'Israel' dan berada di luar jangkauan lembaga-lembaga internasional.
Menurut laporan yang sama, 'Israel' ingin mengurung sekitar 600 ribu warga Gaza di zona tersebut setelah mereka melalui serangkaian pemeriksaan keamanan ketat. Warga yang sudah masuk tidak akan diizinkan keluar kembali, langkah yang jelas-jelas mencerminkan kebijakan pemindahan paksa dan pengurungan massal.
Penghancuran Sistematis dan Zona Mati Militer
Dalam sepekan terakhir, militer 'Israel' semakin intens menggempur dan menghancurkan gedung-gedung bertingkat serta pusat-pusat pengungsian, terutama yang memiliki posisi strategis dan memberikan pandangan luas ke wilayah sekitarnya di utara dan timur Gaza.
Menurut laporan UNRWA yang mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), saat ini sekitar 85% wilayah Gaza dikategorikan sebagai zona militer atau wilayah yang diperintahkan untuk dikosongkan, atau keduanya.
'Israel' juga dikabarkan tidak akan menyalurkan bantuan langsung kepada warga yang dikurung di zona tersebut. Sebaliknya, mereka ingin menyerahkan tugas distribusi bantuan kepada negara-negara asing dan organisasi internasional, tanpa menyebut nama spesifik.
Empat Titik Distribusi, Tapi Bukan untuk Menyelamatkan
Empat pos distribusi bantuan direncanakan akan dibuka di wilayah itu. Namun yang menjadi sorotan, bantuan ini tidak akan berada di bawah pengawasan PBB, melainkan dikelola oleh apa yang disebut sebagai “Gaza Humanitarian Foundation”, sebuah lembaga yang diketahui mendapat dukungan penuh dari 'Israel' dan Amerika Serikat.
Sejak 27 Mei lalu, 'Israel' telah mulai menggunakan jalur distribusi bantuan ini sebagai bagian dari operasinya, tanpa izin atau keterlibatan lembaga kemanusiaan sah.
Ironisnya, dalam praktiknya, tentara 'Israel' justru menembaki warga Palestina yang berkerumun di dekat pos-pos distribusi bantuan. Hingga Senin kemarin (7/7/2025), 758 orang tewas dan 5.005 lainnya terluka dalam insiden penembakan di titik-titik distribusi bantuan, menurut data Kementerian Kesehatan di Gaza.
“Yang Masuk Tak Akan Bisa Keluar”
Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dalam pertemuan dengan jurnalis asing, membeberkan rencana pembangunan empat pos tambahan di selatan Poros Morag di wilayah Rafah. Ia menyatakan bahwa zona ini akan menjadi “wilayah sipil besar” untuk menampung ratusan ribu warga Palestina yang dipindahkan secara paksa.
“Siapa pun yang masuk ke wilayah ini tidak akan diizinkan keluar. Akses masuk akan dijaga sangat ketat dan bebas dari unsur Hamas,” tegasnya.
Sejak 11 April lalu, militer 'Israel' menyatakan telah menguasai seluruh Koridor Morag dan mengepung kota Rafah sepenuhnya. Sejak itu, mereka terus melakukan penghancuran sistematis terhadap gedung-gedung di kota perbatasan tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)