TEL AVIV (Arrahmah.id) – Media “Israel” mengungkap bahwa pihak Tel Aviv telah menerima respons resmi dari Hamas melalui para mediator terkait usulan gencatan senjata terbaru dan kini tengah mempelajari rincian dari tanggapan tersebut.
Saluran Channel 12 menyebutkan, merujuk pada sumber internal, bahwa berdasarkan tanggapan Hamas, kemungkinan besar delegasi “Israel” akan berangkat menuju Doha untuk menggelar pembicaraan tidak langsung guna membahas butir-butir kesepakatan.
Negosiasi tersebut diperkirakan tidak akan memakan waktu lebih dari satu setengah hari, menurut sumber tersebut.
Sementara itu, Lembaga Penyiaran Resmi “Israel” mengabarkan bahwa Hamas tetap bersikukuh pada tiga tuntutan utama untuk mengubah sejumlah poin dalam rancangan kesepakatan.
Tiga Tuntutan Utama Hamas
Menurut sumber yang dikutip media, tuntutan pertama berkaitan dengan kembali diberlakukannya model distribusi bantuan kemanusiaan seperti sebelumnya, yang dinilai memberi Hamas sebagian kendali atas masuknya barang-barang ke Jalur Gaza.
Tuntutan kedua menyangkut apa yang akan terjadi setelah masa gencatan senjata selama 60 hari. “Israel” ingin memiliki hak melanjutkan serangan jika tidak tercapai kesepakatan akhir, namun Hamas menegaskan bahwa gencatan harus otomatis diperpanjang meskipun belum ada perjanjian akhir.
Tuntutan ketiga terkait peta penarikan pasukan “Israel” dari wilayah Gaza. Hamas menuntut adanya penarikan yang jelas dan konkret dari area-area yang saat ini masih diduduki pasukan Zionis.
Harian Yisrael Hayom menambahkan bahwa hambatan utama dalam kelanjutan negosiasi kemungkinan besar adalah soal penarikan pasukan. Hamas menghendaki penarikan penuh, sedangkan “Israel” ingin mempertahankan koridor Murag dan seluruh wilayah di selatannya.
Hamas sendiri, pada Jumat malam (5/7), menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan respons yang “positif” kepada para mediator dan menyatakan kesiapannya untuk memulai negosiasi serius mengenai mekanisme implementasi.
Hamas juga mengungkap bahwa mereka telah melakukan konsultasi internal dan berdiskusi dengan berbagai faksi serta kekuatan nasional Palestina sebelum menyampaikan respons tersebut.
Jihad Islam Dukung Sikap Hamas
Gerakan Jihad Islam pada Jumat malam mengumumkan dukungannya atas keputusan Hamas untuk memulai negosiasi implementasi usulan gencatan senjata, namun menuntut “jaminan” bahwa gencatan bersifat permanen.
Jihad Islam menyebut bahwa mereka telah menyampaikan sejumlah catatan teknis kepada Hamas terkait mekanisme pelaksanaan kesepakatan, dan meminta adanya jaminan internasional tambahan untuk memastikan “Israel” tidak melanjutkan agresi setelah proses pembebasan tawanan.
Menurut laporan AFP, pernyataan resmi Jihad Islam menyebut bahwa Hamas telah berkonsultasi dengan mereka, dan menegaskan bahwa respons Hamas ditandai dengan “tanggung jawab tinggi”.
Ketegangan di Kabinet Perang “Israel”
Media-media “Israel” melaporkan bahwa kabinet perang akan menggelar pembahasan penting pada Sabtu (6/7) terkait nasib para tawanan dan perkembangan situasi di Gaza. Pertemuan sebelumnya pada Kamis malam diwarnai ketegangan sengit antara PM Benjamin Netanyahu –yang saat ini menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional– dengan Kepala Staf Eyal Zamir.
Saluran Channel 13 melaporkan bahwa perdebatan keras terjadi soal langkah-langkah berikut yang akan diambil di Gaza bila kesepakatan gencatan tidak tercapai.
Zamir mengingatkan bahwa militer tidak mampu mengontrol dua juta warga Palestina di Gaza. Namun, Netanyahu merespons dengan berteriak bahwa “blokade Gaza itu efektif,” dan bahwa “pendudukan penuh akan membahayakan tentara dan para sandera.”
Gencatan Senjata Akan Diumumkan Bersama Trump?
Harian Yedioth Ahronoth menyebutkan bahwa Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan secara bersama mengumumkan kesepakatan gencatan saat pertemuan mereka di Washington Senin mendatang (8/7).
Menurut laporan tersebut, baik Kepala Staf maupun Direktur Badan Intelijen Dalam Negeri “Israel” (Shin Bet), David Zini, mendukung bentuk “kesepakatan parsial.”
Dubes AS untuk “Israel”, Mike Huckabee, menyampaikan bahwa Trump “menegaskan bahwa tidak ada masa depan bagi Hamas,” dan menyebut hal itu sebagai “pendekatan yang tepat.”
Ia juga menambahkan bahwa pembebasan para sandera adalah “prioritas utama” Presiden Trump, dan berharap kesepakatan segera terwujud.
Keluarga Tawanan Desak Trump dan Netanyahu
Organisasi keluarga para sandera di Gaza menyerukan agar Trump menggunakan pengaruhnya untuk menekan “Israel” mencapai kesepakatan guna mengembalikan semua warga yang ditahan.
Dalam pernyataannya, organisasi itu menulis: “Kami berharap Anda bisa membebaskan semua dari 50 sandera dan menghentikan perang ini sesegera mungkin.” Seruan serupa juga ditujukan kepada Netanyahu: “Jika Anda benar-benar memiliki kemauan, maka Anda pasti bisa melakukannya.”
Perlu dicatat bahwa Hamas telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk membebaskan semua tawanan “Israel” secara bersamaan sebagai bagian dari perjanjian komprehensif yang mencakup penghentian genosida dan penarikan penuh tentara penjajah dari Gaza.
Namun, Netanyahu justru menunda-nunda dengan menetapkan syarat-syarat baru yang menyulitkan, dan hanya tertarik pada kesepakatan parsial demi melanjutkan perang pembantaian.
Perang Genosida Terus Berlanjut
Sejak 7 Oktober 2023, “Israel” melancarkan perang genosida terhadap Gaza, dengan membunuh, melaparkan, menghancurkan, dan memaksa pengungsian paksa atas warga sipil. Serangan ini mengabaikan seluruh seruan dan perintah internasional, termasuk dari Mahkamah Internasional, untuk segera menghentikannya.
Akibatnya, lebih dari 192 ribu warga Palestina menjadi syuhada atau luka-luka –mayoritas adalah anak-anak dan perempuan. Sekitar 10 ribu orang masih hilang, dan ratusan ribu lainnya terusir dari tempat tinggal mereka.
(Samirmusa/arrahmah.id)