GAZA (Arrahmah.id) - Sebuah konferensi internasional yang membahas solusi dua negara resmi dibuka pada Senin (28/7/2025) di markas besar PBB di New York. Acara ini dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi.
Konferensi ini dipromosikan sebagai upaya menghidupkan kembali jalur diplomasi di tengah agresi brutal 'Israel' yang masih berlangsung di Gaza. Namun, sejak awal, acara ini menuai sorotan tajam karena hanya menuntut berbagai konsesi besar dari pihak Palestina, tanpa menyebut sedikit pun tanggung jawab 'Israel' sebagai pihak penjajah, baik secara retoris maupun substantif.
Diselenggarakan di tingkat menteri luar negeri selama dua hari, konferensi ini akan dilanjutkan dengan tahap kedua yang melibatkan para kepala negara pada Sidang Umum PBB bulan September, atau mungkin digelar di Paris. Awalnya, acara ini dijadwalkan pada Juni, namun ditunda karena meletusnya perang antara 'Israel' dan Iran.
Dalam wawancara eksklusif bersama Al-Araby Al-Jadeed, utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyampaikan bahwa Ramallah menaruh “harapan besar” terhadap hasil konferensi ini. Harapan itu mencakup pengakuan internasional terhadap negara Palestina dan tekanan militer serta ekonomi terhadap 'Israel'. Namun sejauh ini, tak ada tanda-tanda bahwa tekanan semacam itu akan benar-benar diwujudkan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini memang menjanjikan pengakuan terhadap Negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September, tapi janji itu datang bersama sejumlah syarat yang berat. Dalam suratnya kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Macron menggarisbawahi bahwa negara Palestina harus tanpa senjata, wajib mengakui 'Israel', dan ikut serta menjaga keamanan regional. Para pengamat menyebut syarat-syarat ini mengulang skenario kerangka Oslo yang gagal, dan lagi-lagi membebankan seluruh tanggung jawab pada rakyat Palestina, sementara pembantaian di Gaza terus berlangsung.
Posisi Prancis ini didasarkan pada kerangka kerja empat poin atau yang mereka sebut "empat keranjang", sebagaimana dijelaskan oleh seorang diplomat senior Prancis di New York.
Keranjang pertama adalah perluasan pengakuan terhadap negara Palestina. Keranjang kedua: normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Islam dengan 'Israel', asalkan ada jalur menuju negara Palestina yang kredibel. Keranjang ketiga berisi tuntutan reformasi dalam tata kelola internal Palestina. Dan yang keempat: pelucutan total senjata Hamas serta penghapusan kelompok tersebut dari kehidupan politik.
Dilaporkan bahwa Mahmoud Abbas secara diam-diam telah menyetujui banyak tuntutan ini, termasuk mengutuk serangan 7 Oktober, menyerukan pembebasan semua sandera 'Israel', serta menerima konsep negara Palestina tanpa militer. Ia juga menjanjikan pemilu dalam waktu satu tahun (tanpa melibatkan Hamas), mereformasi kurikulum otoritas Palestina, dan menghentikan tunjangan bagi keluarga tahanan serta para syuhada, tuntutan lama 'Israel' yang selama ini ditolak rakyat Palestina.
Ironisnya, meski Palestina telah bersedia menyerahkan begitu banyak, baik 'Israel' maupun Amerika Serikat justru memilih untuk tidak menghadiri konferensi ini. Padahal, konferensi ini digelar atas mandat resolusi Majelis Umum PBB pada Desember 2024 yang berjudul “Penyelesaian Damai atas Pertanyaan Palestina”.
Prancis dan penyelenggara lainnya pun tidak mengeluarkan pernyataan apa pun untuk mengutuk boikot ini.
Dalam wawancara terpisah dengan Al-Araby Al-Jadeed, Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini sekaligus Duta Besar Pakistan, Asim Iftikhar Ahmad, menyebut acara ini sebagai “kesempatan penting” untuk menghidupkan kembali momentum diplomasi.
“Ini bisa menjadi jalan keluar bagi tujuan-tujuan yang gagal dicapai Dewan Keamanan,” ujarnya. Ia menyerukan dibukanya “horizon politik bagi Palestina” dan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.
Sementara itu, organisasi Human Rights Watch menyerukan langkah-langkah nyata, seperti sanksi yang ditargetkan, embargo senjata, serta penerapan surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional terhadap pejabat-pejabat 'Israel'.
Namun, berbagai usulan tegas tersebut tampaknya tidak akan masuk ke dalam pernyataan akhir konferensi, yang hingga kini masih dalam bentuk rancangan. (zarahamala/arrahmah.id)