QUNEITRA (Arrahmah.id) - Patroli tentara pendudukan 'Israel' memasuki desa Ain Ziwan di pedesaan Kegubernuran Quneitra pada Sabtu lalu (20/12/2025). Menurut laporan Al-Jazeera, pasukan tersebut mendirikan pos pemeriksaan militer dan memeriksa warga sipil yang melintas di kawasan tersebut.
Televisi pemerintah Suriah menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Suriah. Dilaporkan ada lima kendaraan militer 'Israel' yang dikerahkan untuk membangun pos pemeriksaan di dalam desa tersebut.
Menurut Kantor Berita Suriah, pergerakan ini terjadi hanya sehari setelah pasukan 'Israel' merangsek maju menuju kota Al-Asha, Bir Ajam, Bariqa, Umm al-Azam, dan Ruwayhina di wilayah selatan Quneitra.
Aksi ini memicu kemarahan publik. Pada Jumat (19/12), puluhan warga berkumpul di kota Al-Salam, Quneitra, untuk memprotes serangan 'Israel' yang terus menyasar warga sipil dan properti mereka. Demonstrasi yang diinisiasi oleh kelompok "Syrians with Palestine" ini menyuarakan penolakan keras atas pelanggaran wilayah yang dilakukan 'Israel'.
Dalam beberapa bulan terakhir, pasukan pendudukan 'Israel' tercatat melakukan penyusupan hampir setiap hari ke Suriah selatan, khususnya di wilayah Quneitra. Operasi ini meliputi: penangkapan warga sipil, pembangunan pos pemeriksaan ilegal dan penggusuran lahan menggunakan buldoser.
Meski eskalasi militer secara terbuka sempat mereda, serangan udara 'Israel' masih terus terjadi, menyebabkan jatuhnya korban sipil serta rusaknya infrastruktur dan pos militer Suriah.
Menyusul jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, 'Israel' menyatakan bahwa perjanjian gencatan senjata (disengagement agreement) tahun 1974 sudah tidak berlaku. Sejak saat itu, 'Israel' mulai menduduki zona penyangga (buffer zone) dan memperluas kehadiran militer mereka lebih jauh ke dalam wilayah kedaulatan Suriah.
Warga setempat dan para pengamat memperingatkan bahwa pelanggaran yang terus berlanjut ini dapat merusak upaya pemulihan stabilitas di Suriah selatan dan semakin mempersulit kebangkitan ekonomi kawasan yang sedang rapuh. (zarahamala/arrahmah.id)