GAZA (Arrahmah.id) - Seorang pejabat senior keamanan dari kelompok perlawanan Palestina mengungkap kepada Al Jazeera bahwa mereka telah menyusun sebuah “daftar hitam” berisi nama-nama individu yang dianggap sebagai provokator perang, pelaku kejahatan terorganisir, serta kolaborator dengan pendudukan 'Israel' di Jalur Gaza.
Menurut pejabat tersebut, nama-nama dalam daftar itu akan diseret ke pengadilan revolusioner terbuka sebagai langkah awal menuju penegakan hukuman.
Sumber itu juga menyatakan bahwa daftar hitam tersebut akan dipublikasikan secara terbuka, dan para tersangka sudah berada dalam pengawasan.
“Jika mereka tidak bertobat dan kembali ke pangkuan rakyatnya, maka nama-nama mereka akan diumumkan, dan tak akan ada jalan lari dari pertanggungjawaban,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian dari orang-orang yang tercantum dalam daftar saat ini dilindungi oleh tentara 'Israel', yang justru menghambat upaya mengembalikan ketertiban dan memberantas kejahatan, termasuk monopoli dan tindakan anarkis. “Orang-orang ini pada akhirnya akan berhadapan dengan keadilan dan pedang perlawanan,” ujarnya.
Sebelumnya, pada awal bulan ini, seorang pejabat keamanan Hamas menuding bahwa beberapa titik distribusi bantuan di Gaza telah disusupi untuk merekrut mata-mata yang bekerja untuk 'Israel'.
Ia juga mengungkap bahwa narkoba digunakan sebagai alat untuk menjebak pemuda Palestina dan menjadikan mereka agen mata-mata.
Sejalan dengan hal itu, surat kabar 'Israel' Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi melawan Hamas muncul di wilayah Gaza utara dan selatan. Salah satu kelompok yang disebutkan dipimpin oleh Yasser Abu Shabab di Rafah, Gaza selatan. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa badan intelijen dalam negeri 'Israel', Shin Bet (Shabak), baru-baru ini menjalankan operasi rahasia untuk mempersenjatai apa yang mereka sebut sebagai “milisi Palestina” di Gaza, dengan persetujuan langsung dari Perdana Menteri 'Israel', Benjamin Netanyahu.
Sebagai tanggapan, Pengadilan Revolusioner dari Kejaksaan Militer di Gaza mengeluarkan ultimatum terbuka kepada Yasser Abu Shabab, memerintahkannya untuk menyerahkan diri guna menjalani proses pengadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Palestina tahun 1960 dan Undang-Undang Prosedur Revolusioner tahun 1979.
Pengadilan memperingatkan bahwa jika ia tidak mematuhi perintah ini, maka ia akan digolongkan sebagai buronan dan diadili secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa). Warga yang mengetahui keberadaannya juga diminta segera melapor, jika tidak, mereka dapat dijerat dengan tuduhan menyembunyikan buronan.
Setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata, Abu Shabab memberikan wawancara kepada The Sunday Times, di mana ia membantah semua tuduhan kolaborasi dengan 'Israel' dan penyelewengan bantuan PBB yang masuk melalui perbatasan Kerem Shalom.
Mantan narapidana kasus perdagangan narkoba ini, bersama wakilnya Ghassan al-Dahini, menuduh Hamas akan memanfaatkan masa gencatan senjata untuk “menghabisi lawan-lawan politiknya,” dan mereka menyerukan kepada komunitas internasional untuk memberikan perlindungan bagi kelompok mereka. (zarahamala/arrahmah.id)