GAZA (Arrahmah.id) - Sejumlah analis dan pengamat 'Israel' menyamakan rencana militer pemerintah mereka untuk mengumpulkan ratusan ribu warga Palestina di wilayah Rafah, selatan Jalur Gaza, dengan apa yang mereka sebut sebagai kamp-kamp konsentrasi Nazi.
Meskipun istilah itu sangat sensitif dan sarat makna historis, para analis tetap menggunakannya untuk menggambarkan besarnya skala dan bahayanya langkah ini, yang dianggap sebagai indikasi bahwa skenario pengusiran massal terhadap warga Gaza masih menjadi agenda terselubung.
Pada 7 Juli lalu, Menteri Pertahanan 'Israel', Yisrael Katz, mengumumkan rencana pembangunan apa yang disebutnya sebagai "kota kemanusiaan" di Rafah, tepatnya di antara dua poros: Morag dan Philadelphi (jalan perbatasan antara Gaza dan Mesir).
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa wilayah itu hanyalah sebidang kecil tanah di ujung selatan Gaza, tanpa infrastruktur, tanpa pasokan kebutuhan hidup, dan terisolasi secara total. Begitu warga masuk ke sana, mereka tidak akan bisa kembali ke daerah lain di Gaza.
“Kamp Penahanan yang Hanya Bisa Keluar ke Luar Gaza”
Menurut Alon Ben-David, analis militer saluran TV 'Israel' Channel 13, 'Israel' secara de facto telah menetapkan wilayah itu sebagai kamp penahanan, yang satu-satunya jalan keluarnya adalah meninggalkan Gaza. Ia memperingatkan bahwa dunia internasional akan segera menuding Israel melakukan kejahatan perang karena rencana ini.
Meski tentara 'Israel' awalnya enggan menjalankan rencana ini, kata Ben-David, keputusan tersebut sudah disetujui oleh kabinet keamanan 'Israel' (kabinèt).
Pada Kamis (10/7/2025), Israel Broadcasting Authority melaporkan bahwa pembangunan "kota kemanusiaan" ini diperkirakan menelan biaya 20 miliar shekel (sekitar 6 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 100 triliun), yang setara dengan setengah anggaran tahunan Kementerian Pertahanan 'Israel'.
“Tujuan Sebenarnya Bukan Kemanusiaan”
Dalam wawancara terpisah, mantan kepala divisi operasi militer 'Israel', Yisrael Ziv, menyebut bahwa tidak ada nilai strategis atau keamanan dari pembangunan di poros Morag. Tidak efektif mencegah penyelundupan, juga tak berguna untuk mengatur pergerakan warga.
Menurutnya, tujuan sesungguhnya adalah membangun “kota tenda” besar di Rafah dan memusatkan warga Gaza di satu lokasi terkonsentrasi.
Hal serupa disampaikan oleh Nir Dvori, koresponden militer Channel 12, yang mengutip seorang pejabat keamanan 'Israel' dalam diskusi tertutup bahwa istilah "pusat kemanusiaan" adalah kamuflase dari pemerintahan militer de facto yang ingin diterapkan tentara 'Israel' di Gaza.
Sementara itu, media 'Israel' melaporkan bahwa isu penarikan mundur pasukan 'Israel' dari Gaza masih menjadi titik sengketa dalam perundingan yang sedang berlangsung di Doha. Channel 13 mengutip sumber yang dekat dengan proses negosiasi, bahwa Tel Aviv menolak memberikan kelonggaran soal poros Morag, sementara Hamas menjadikan penarikan dari area itu sebagai syarat utama. (zarahamala/arrahmah.id)