JAKARTA (Arrahmah.id) - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, akhirnya merespons gelombang desakan dari berbagai pihak agar Indonesia segera mundur dari Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP), sebuah forum yang disebut dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Namun, alih-alih memberikan keputusan tegas mengenai status keanggotaan Indonesia dalam dewan tersebut, Sugiono menjelaskan bahwa seluruh agenda pembahasan di BoP saat ini ditangguhkan atau on hold.
Penangguhan itu terjadi seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, terutama setelah agresi militer Amerika Serikat dan "Israel" terhadap Iran.
“Saat ini pembicaraan BoP semuanya berstatus on hold. Seluruh perhatian sekarang teralihkan pada penanganan situasi di Iran,” kata Sugiono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026) malam.
Meski pembahasan di forum tersebut dihentikan sementara, Sugiono menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap aktif berkomunikasi dengan negara-negara Arab di kawasan Teluk.
Konsultasi itu dilakukan untuk menentukan arah dan masa depan Board of Peace, mengingat negara-negara di kawasan tersebut juga menjadi bagian dari forum tersebut sekaligus terdampak oleh eskalasi konflik.
“Terkait masalah Board of Peace, kita terus berkonsultasi dan mengonsolidasikan langkah secara erat dengan rekan-rekan di negara Teluk. Sebab, mereka juga tergabung dalam BoP dan wilayahnya ikut terdampak serangan,” ujarnya.
Sebelumnya, tuntutan agar Indonesia keluar dari BoP terus menguat dari berbagai elemen masyarakat.
Majelis Ulama Indonesia dan Aqsa Working Group termasuk pihak yang menyuarakan kritik keras terhadap keberadaan dewan tersebut.
Ketua Umum Aqsa Working Group, M. Anshorullah, menilai keterlibatan Amerika Serikat sebagai inisiator BoP menjadi sorotan serius setelah negara tersebut terlibat dalam serangan militer bersama "Israel" terhadap Iran.
Ia menyebut kondisi ini menunjukkan bahwa forum yang diklaim sebagai instrumen perdamaian justru gagal menjalankan fungsinya.
“Serangan militer AS dan rezim Zionis Israel terhadap negara berdaulat seperti Iran adalah pelanggaran berat. BoP yang dijanjikan sebagai instrumen perdamaian justru gagal total,” ujar Anshorullah dalam keterangan resminya, Senin (2/3/2026).
Lebih lanjut, AWG juga menilai eskalasi konflik di Iran berpotensi mengalihkan perhatian dunia dari situasi di Palestina.
Menurut mereka, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan "Israel" untuk memperluas tindakan represif di wilayah pendudukan, termasuk pembatasan akses umat Muslim ke Masjid Al-Aqsa.
“Dengan fokus global yang kini tersita oleh serangan AS-Israel ke Iran, tindakan represif Zionis Israel terhadap rakyat Palestina justru semakin leluasa dilakukan tanpa sorotan,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)