GAZA (Arrahmah.id) - Sementara para mediator berusaha mendorong implementasi tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata, 'Israel' terus memperluas operasi militernya di Gaza dan Tepi Barat. Para analis menilai langkah ini sebagai upaya mempertahankan kondisi perang dan menjaga berbagai front tetap menyala, sekaligus memperkuat pendudukan atas lebih dari separuh wilayah Gaza.
Pasukan pendudukan memulai operasi besar di bagian utara Tepi Barat bersamaan dengan eskalasi di Gaza, termasuk serangan udara dan penghancuran bangunan di dalam garis kuning, meski ada seruan untuk memasuki fase kedua perjanjian penghentian perang.
Surat kabar Maariv mengutip sumber-sumber militer 'Israel' yang mengatakan bahwa operasi tersebut dilakukan setelah adanya peningkatan potensi serangan dari pihak Palestina serta aktivitas yang mengarah pada pembentukan sel-sel bersenjata.
Pada saat yang sama, empat warga Palestina gugur akibat serangan 'Israel' di Beit Lahiya di utara Jalur Gaza, Kamp Al-Maghazi di wilayah tengah, serta Bani Suhaila di Khan Yunis, wilayah selatan. Sejumlah bangunan juga diledakkan di utara Rafah dan timur Kota Gaza.
Kantor Media Pemerintah mencatat 500 pelanggaran terhadap perjanjian sejak implementasinya enam pekan lalu, yang mengakibatkan gugurnya 350 warga Palestina, melukai lebih dari 900 lainnya, serta penangkapan sekitar 40 orang.
Menurut pakar urusan 'Israel', Dr. Muhannad Mustafa, eskalasi 'Israel' secara bersamaan di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon bertujuan menjaga semua front tetap berada dalam kondisi panas. Mustafa mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha memuaskan basis pemilih ekstremisnya setelah gagal mencapai ekspansi normalisasi dan keuntungan regional pascaperang Gaza.
Kembali ke Tujuan Perang
Mustafa menilai bahwa satu-satunya jalan bagi Netanyahu adalah kembali mengejar “tujuan perang”, yaitu pendudukan dan pemaksaan pengungsian, serta mencegah terbentuknya struktur nasional di Tepi Barat untuk menggagalkan berdirinya negara Palestina merdeka.
'Israel', lanjutnya, khawatir Tepi Barat bisa meledak akibat tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama setelah langkah-langkah aneksasi yang dilakukan di bawah payung perang. Karena itu, ia menilai 'Israel' tidak akan menghentikan operasinya di wilayah tersebut bahkan jika perlawanan di Gaza menyerahkan senjatanya.
Guru besar ilmu politik Universitas Birzeit, Ghassan al-Khatib, menambahkan bahwa operasi terbaru di Tubas dan kamp Tulkarm serta Nur Shams sejalan dengan pola operasi harian 'Israel' di kota-kota lain di Tepi Barat.
Pasukan pendudukan memberlakukan pengepungan total dan jam malam di kota Tubas, menggerebek Kamp al-Faraa serta sejumlah kota dan desa sekitarnya, mengusir warga dari rumah-rumah mereka, dan mengubah sebagian bangunan menjadi pos militer.
Menurut al-Khatib, 'Israel' tidak hanya berupaya memperluas permukiman, tetapi juga berusaha mengintimidasi warga Palestina, membatasi ruang hidup mereka, serta menghalangi pergerakan dan pekerjaan mereka agar warga terpaksa meninggalkan tanahnya.
Dengan eskalasi ini, 'Israel' berusaha memaksakan realitas baru dengan kekuatan, baik di Gaza maupun Tepi Barat, yang tetap menjadi front potensial, menurut penulis politik Iyad al-Qarra.
Menuju Pembagian Wilayah
Al-Qarra mengatakan pemerintahan Netanyahu ingin mengubah Tepi Barat menjadi kanton-kanton terisolasi guna mendorong migrasi paksa. Ia menilai bahwa warga Palestina melihat kemungkinan munculnya gelombang perlawanan baru untuk menghadapi rencana ekstrem ini, karena 'Israel' meyakini bahwa menguasai Tepi Barat berarti mengakhiri gagasan negara Palestina sepenuhnya.
Mantan penasihat keamanan nasional AS, Mark Feifel, sependapat dengan pandangan tersebut. Ia menegaskan 'Israel' tidak menghentikan serangannya di Tepi Barat meski Presiden Donald Trump menyatakan penolakannya terhadap aneksasi.
Di Gaza, infiltrasi dan bentrokan terus berlanjut karena tahap kedua perjanjian belum berjalan. Feifel menilai pencapaian tahap ini akan sangat sulit kecuali Hamas meletakkan senjatanya. Ia memperkirakan 'Israel' tidak akan menarik pasukannya dari Gaza sebelum pelucutan senjata terjadi, dan menyerukan negara-negara Islam yang terlibat dalam negosiasi untuk menekan Hamas agar menyetujui persyaratan tersebut.
Namun Dr. Mustafa menegaskan bahwa 'Israel' tidak akan menghentikan operasi di Tepi Barat meski Gaza menyerahkan senjatanya, karena 'Israel' berkeras memisahkan dua wilayah tersebut. Ia mengingatkan bahwa 'Israel' bahkan sebelum perang telah mengintensifkan kebijakan Yahudisasi di Tepi Barat, sementara terhadap Gaza kebijakannya lebih berfokus pada “pengendalian”.
Pembagian Gaza
Akademisi Palestina tersebut memperkirakan bahwa 'Israel' mungkin akan “memecah” tahap kedua perjanjian ke dalam beberapa sub-tahap, dan tidak akan menarik diri dari Gaza tanpa pelucutan senjata Hamas. Sikap ini, menurutnya, mengancam keberlangsungan keseluruhan perjanjian.
Sementara itu, al-Khatib memperkirakan adanya kesepakatan AS–'Israel' untuk mengukuhkan pembagian Gaza antara 'Israel' dan Hamas, karena hal itu akan memberi 'Israel' “rasa aman” tanpa tahanan yang tersisa di wilayah tersebut. Ia menilai Netanyahu berusaha mengubah separuh Gaza yang kini kosong menjadi zona penyangga.
Menurutnya, satu-satunya jalan keluar adalah meningkatnya koordinasi antara perlawanan Palestina dan negara-negara Arab, serta memberikan ruang kerja lebih besar kepada Otoritas Palestina untuk mencari solusi politik.
Warga Palestina sendiri khawatir terhadap kemungkinan perpanjangan situasi saat ini. Mereka gelisah dengan sikap Amerika Serikat yang dianggap mengabaikan pelanggaran 'Israel'. Al-Qarra mengatakan Netanyahu berpotensi mempertahankan kondisi ini selama bertahun-tahun meski bantuan dan makanan hanya masuk secara terbatas.
Feifel juga menilai Presiden Trump harus bertindak untuk mencari solusi, sebagai ketua Dewan Perdamaian Gaza. Ia mengatakan satu-satunya jalan untuk maju dalam perjanjian dan mengeluarkan 'Israel' dari Gaza adalah negosiasi langsung AS–Hamas. (zarahamala/arrahmah.id)