Amerika Serikat membentuk lembaga perdamaian internasional, Board of Peace, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik global. Awal dibentuknya dewan perdamaian ala Trump ini adalah sebagai bagian dari gencatan senjata Istael- Palestina pada September 2025 lalu, yakni untuk mengawasi demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza pascaperang.
Namun, dalam perkembangannya, mandat forum ini meluas menjadi organisasi internasional yang menangani stabilitas dan perdamaian di wilayah-wilayah konflik dunia. (CNNIndonesia.com/24/1/2026)
Indonesia pun memutuskan bergabung dengan Board of Peace bentukan Trump ini bersama negara-negara Arab lainnya seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kosovo. Dan untuk itu, Indonesia harus membayar iuran keanggotan sebesar Rp16,9 triliun. Sungguh ini menyakiti hati rakyat, negara mengeluarkan dana demikian besar untuk bergabung dengan dewan perdamaian yang nyatanya hanya akan menjadi legalitas penjajahan gaya baru atas Palestina. Padahal Indonesia sedang dirundung duka akibat banjir di berbagai titik yang bahkan sampai saat ini belum sepenuhnya pulih. Sungguh memprihatinkan!
Penjajahan Gaya Baru
Umat Islam harus menyadari bahwa Board of Peace ini tidaklah dibentuk untuk benar-benar membebaskan Palestina dari penjajahan, melainkan mengalihkan penjajahan dengan perang menjadi hegemoni politik. Dalam rencananya, Trump akan merekonstruksi Gaza dan menstabilkan kondisi di Gaza pasca gencatan senjata, namun tentu saja ini bukan berarti Palestina akan benar-benar terbebas dari cengkeraman penjajah. Justru, ketika AS menancapkan kuku-kukunya di sana, artinya Gaza ditundukkan di bawah hegemoni kepentingan AS.
Ideologi kapitalisme liberal yang dibawa oleh AS bukan tidak mungkin akan ditanamkan di negara yang dihegemoninya. Inilah yang dikhawatirkan akan terjadi ke depannya. Gaza akan dijajah secara halus dan dihilangkan identitas kemuslimannya perlahan tapi pasti.
Sebelumnya kita tahu, Trump pernah mengeluarkan 20 poin kesepakatan terkait Gaza. Ada poin-poin yang sangat krusial yakni:
- Gaza akan menjadi zona bebas teror yang terderadikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya.
- Setelah semua sandera dikembalikan, anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan melucuti senjata mereka akan diberikan amnesti. Anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza akan diberikan jalan aman ke negara penerima.
3.Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan transisi sementara dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis, yang bertanggung jawab untuk menjalankan layanan publik dan pemerintahan kota sehari-hari bagi masyarakat di Gaza. Komite ini akan terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi dan para ahli internasional, dengan pengawasan dan supervisi oleh badan transisi internasional baru, "Dewan Perdamaian," yang akan dipimpin dan diketuai oleh Presiden Donald J. Trump, dengan anggota dan kepala negara lain yang akan diumumkan kemudian, termasuk Mantan Perdana Menteri Tony Blair.
Jadi jelas, ada upaya pelemahan Hamas sebagai kelompok Mujahidin di Palestina. Padahal Hamas merupakan kelompok yang berupaya mempertahankan tanah Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Dari poin Trump tersebut juga tampak nyata adanya upaya pengambilalihan Palestina lewat cara politis diplomatis. Jelaslah ini merupakan penjajahan gaya baru.
Terlebih kita tahu bahwa pihak yang selama ini mensupport genosida Israel ke Palestina adalah AS. Begitupun pihak yang merestui terbentuknya negara Israel adalah AS lewat deklarasi Balfour tahun 1948.
Dengan demikian umat Islam tidak boleh teperdaya dengan solusi manipulatif ala Trump. Umat Islam harusnya memahami bahwa satu-satunya solusi untuk membebaskan Palestina dari penjajahan adalah dengan jihad dan tegaknya Khilafah. Karena hanya dengan Khilafah saja, umat Islam akan memiliki kekuatan karena dikomando oleh seorang pemimpin yakni Khalifah. Dengan Khilafah pula lah pemimpin tidak akan tunduk di bawah pengaruh hegemoni kaum kuffar.