RAQQA (Arrahmah.id) -- Pemerintah Suriah dan milisi pimpinan Kurdi, Syrian Democratic Forces (SDF) mencapai kesepakatan gencatan senjata komprehensif pada Ahad (18/1/2026). Gencatan senjata ini membuka jalan bagi pengambilalihan kota strategis Raqqa serta provinsi Deir ez-Zor dan Hasakah oleh otoritas pusat Damaskus.
Menurut pernyataan yang dirilis oleh pemerintah Suriah, seperti dilansir AP (18/1), gencatan senjata tersebut juga mencakup komitmen SDF untuk menarik pasukan mereka ke timur Sungai Efrat serta integrasi anggota milisi ke dalam struktur militer dan keamanan nasional Suriah.
Sebagai bagian dari kesepakatan, institusi sipil dan fasilitas pemerintahan di Raqqa dan provinsi lainnya telah diserahkan kepada kendali pemerintah pusat, termasuk perbatasan, ladang minyak dan gas, serta infrastruktur kunci lainnya.
Otoritas Suriah menambahkan bahwa para pegawai lokal akan terus bekerja melalui saluran resmi negara sebagai bagian dari transisi administrasi.
Pasukan pemerintah Suriah juga dilaporkan mulai masuk ke dalam kota Raqqa pada Ahad malam, dengan fokus untuk menstabilkan keamanan, melindungi warga sipil, dan memulihkan layanan publik yang sempat terganggu selama konflik.
Kesepakatan itu diumumkan oleh Presiden Ahmad asy Syaraa setelah perundingan intens dengan para pemimpin SDF, termasuk komunikasi melalui perwakilan, serta konsultasi dengan Utusan Khusus AS untuk Suriah Tom Barrack, yang memuji gencatan tersebut sebagai titik balik penting dalam upaya menuju stabilisasi nasional.
Gencatan senjata ini datang setelah advokasi militer Suriah yang maju cepat ke wilayah yang sebelumnya dikuasai SDF, termasuk Tabqa dan daerah di sekitarnya.
Analis internasional menilai bahwa pengambilalihan Raqqa—yang pernah menjadi markas utama kelompok militan Islamic State (ISIS) di Suriah—oleh pemerintah pusat merupakan momentum strategis terbesar sejak perubahan rezim Suriah pada 2024 dan dapat memperkuat klaim Damaskus atas kedaulatan penuh di seluruh wilayah nasional.
Namun, beberapa pihak menggarisbawahi bahwa implementasi gencatan senjata dan integrasi SDF akan menjadi tantangan tersendiri, karena krisis kepercayaan antara kelompok Kurdi dan pemerintah pusat telah berlangsung bertahun-tahun dalam konflik berkepanjangan di negara itu. (hanoum/arrahmah.id)