GAZA (Arrahmah.id) - Harian 'Israel' Haaretz melaporkan pada Jumat (14/11/2025), bahwa seorang sumber keamanan 'Israel' menggambarkan apa yang disebut “garis kuning” sebagai “Tembok Berlin versi Gaza”. Surat kabar itu juga menyebut bahwa Amerika Serikat meminta 'Israel' untuk mengizinkan dimulainya pembangunan apa yang dikenal sebagai “Gaza Baru”, sekitar satu bulan setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.
Menurut laporan tersebut, konsep “Gaza Baru” yang diusung Washington merujuk pada pembangunan kembali kota-kota yang berada di wilayah yang dikuasai oleh tentara pendudukan 'Israel', di sebelah timur apa yang disebut “garis kuning”, garis yang ditarik pasukan 'Israel' saat mundur setelah perjanjian gencatan senjata mulai berlaku, dan yang seharusnya menjadi batas sementara.
Permintaan Amerika ini, kata Haaretz, mengejutkan jajaran keamanan 'Israel', meski Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyetujuinya.
Tahap pembangunan “Gaza Baru”
Tahap pertama proyek “Gaza Baru” mencakup rekonstruksi Kota Rafah, yang telah dihancurkan oleh tentara 'Israel' selama perang. Pada tahap kedua, pembangunan kembali akan meluas ke kota-kota lain di sebelah timur “garis kuning”, termasuk wilayah Gaza Utara.
Haaretz menyebut bahwa setelah pembangunan di setiap zona selesai melalui perusahaan-perusahaan dari negara-negara mediator, tentara 'Israel' akan menarik diri dari zona tersebut. Dengan demikian, Jalur Gaza akan terbagi dua oleh “garis kuning”, “Gaza Baru” di bagian timur, “Gaza Lama” di bagian barat, yang menurut laporan itu akan menjadi tempat tinggal dua juta warga yang hidup di bawah pemerintahan Hamas, yang dinilai terus memperkuat posisinya.
Tidak ada jadwal jelas
Rencana “Gaza Baru” tidak memiliki tenggat waktu pasti dan diperkirakan akan berlangsung selama bertahun-tahun, di tengah tekanan Amerika untuk terus menjalankannya.
Haaretz juga menyoroti kekhawatiran serius di kalangan keamanan 'Israel' mengenai dua hal: pertama, pemerintah 'Israel' tidak melibatkan aparat keamanan dalam perubahan strategis yang direncanakan Amerika di Gaza. Kedua, Washington dinilai berusaha membiarkan tentara 'Israel' sendirian menghadapi “Gaza Lama”, dengan segala ancamannya, sembari menekan pengurangan operasi militer dan mendorong fokus pada isu kemanusiaan.
Menurut surat kabar itu, kekuatan penjaga internasional yang direncanakan dalam proposal Presiden AS Donald Trump untuk mengelola “Gaza Baru” secara teoritis juga akan bertanggung jawab atas “Gaza Lama”. Namun Haaretz menyebut Hamas tidak akan mengizinkan kekuatan internasional mengatur wilayah tersebut tanpa berkoordinasi dengannya, sementara negara-negara mediator pun tidak menunjukkan kesiapan untuk mengelola “Gaza Lama”.
Upaya Mesir dan peran “Abu Shabab”
Laporan itu menambahkan bahwa Mesir berusaha memindahkan tanggung jawab pengelolaan Gaza Lama kepada Otoritas Palestina atau kepada Fatah, namun pemerintah 'Israel' menolaknya, meski kalangan keamanan 'Israel' sebenarnya lebih menyukai opsi itu apabila Israel diberikan “otoritas penuh atas wilayah tersebut”.
Haaretz menggambarkan situasi aparat keamanan 'Israel' sebagai “tenggelam dalam ketidakjelasan” terkait rencana masa depan Amerika di Gaza, rencana yang tampaknya telah disetujui pemerintah 'Israel' melalui pembicaraan rahasia tanpa melibatkan pejabat keamanan.
Posisi Kepala Staf Tentara 'Israel' dan Kepala Shabak disebut “tidak lagi relevan”, karena mereka diminta melaksanakan langkah-langkah strategis besar berdasarkan keputusan pemerintah, tanpa ruang untuk memperdebatkan dampak keamanan yang mungkin ditimbulkan.
Beberapa hari lalu, Channel Kan 'Israel' mengungkap bahwa 'Israel' telah menyetujui penugasan kelompok yang dipimpin Yasser Abu Shabab, pemimpin apa yang disebut “Pasukan Rakyat”, untuk mengamankan proses rekonstruksi di wilayah yang dikuasai tentara 'Israel', dimulai dari Rafah.
Gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober lalu, dua tahun setelah agresi 'Israel', berdasarkan Perjanjian Sharm el-Sheikh yang disponsori Qatar, Mesir, dan Turki, dalam kerangka rencana 20 butir yang disusun Presiden AS.
Pada Kamis (13/11), Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan bahwa jumlah korban pembantaian yang dimulai 'Israel' sejak Oktober 2023 telah mencapai 69.187 syahid, dan 170.703 orang terluka. (zarahamala/arrahmah.id)