DAMASKUS (Arrahmah.id) — Keputusan pemerintah Suriah untuk menjalin kerja sama politik dengan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat (AS) memicu kecaman keras dari kelompok Hizbut Tahrir (HT) wilayah Suriah. HT menilai langkah tersebut sebagai pengkhianatan terhadap prinsip revolusi Ash-Sham dan penyerahan kedaulatan Suriah kepada kekuatan Barat.
Pernyataan kritik itu disampaikan menyusul pengumuman Menteri Informasi Suriah, Hamza Al-Mustafa, bahwa Damaskus resmi menandatangani deklarasi kemitraan dengan koalisi global untuk memerangi kelompok militan Islamic State (ISIS). Pemerintah menyatakan kerja sama tersebut bertujuan memperkuat keamanan internal dan menghadirkan stabilitas di tengah masa transisi politik.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Hizb-ut tahrir.info (11/11/2025), HT menuduh pemerintah Suriah menanggalkan prinsip-prinsip revolusi dan bergantung pada negara-negara Barat yang selama ini dianggap berkontribusi terhadap konflik di kawasan.
Menurut kelompok tersebut, langkah Suriah bergabung ke dalam koalisi merupakan pergeseran berbahaya yang berpotensi membuka pintu bagi intervensi asing, termasuk tekanan politik dan restrukturisasi institusi keamanan sesuai kepentingan negara-negara Barat.
HT menyebut perubahan sikap Suriah terhadap Amerika Serikat sebagai inkonsistensi mencolok, mengingat selama bertahun-tahun koalisi internasional itu dikritik oleh sejumlah kelompok di Suriah sebagai pihak yang memperburuk situasi regional.
Sementara itu, Washington memuji arah kebijakan terbaru Suriah. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Suriah telah menjalani transformasi signifikan, dan menyebut Presiden Suriah, Ahmad Asy-Syaraa, sebagai mitra konstruktif dalam penanggulangan terorisme.
Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, menilai keputusan Suriah bergabung dengan koalisi sebagai titik balik penting dalam dinamika keamanan Timur Tengah.
“Suriah kini menjadi mitra penting dalam perang melawan ISIS,” ujarnya di Washington.
Namun Hizbut Tahrir menilai dukungan internasional yang diterima Suriah setelah penandatanganan deklarasi tersebut dapat memunculkan ketergantungan ekonomi dan mengikis kemandirian politik Suriah.
Kelompok itu juga mengkritik narasi bahwa perbaikan ekonomi Suriah bergantung pada pelonggaran sanksi dari negara Barat, menyebut anggapan itu sebagai “upaya mengalihkan perhatian publik dari tantangan internal yang harus diselesaikan tanpa intervensi asing.” (hanoum/arrahmah.id)