GAZA (Arrahmah.id) - Rangkaian kegagalan Tentara Pendudukan 'Israel' dalam menghadapi Operasi Banjir Al-Aqsha terus bermunculan. Pada Senin (24/11/2025), rekaman baru dari mantan Kepala Staf Herzi Halevi terungkap, berisi pengakuannya tentang berbagai kegagalan tersebut. Di saat yang sama, Kementerian Pertahanan 'Israel' juga tengah mengalami ketegangan yang meningkat antara menteri dan Kepala Staf.
Dalam rekaman yang disiarkan oleh Channel 12 Israel, mantan Kepala Staf Tentara Pendudukan 'Israel', Herzi Halevi menjelaskan pandangannya atas situasi dan keputusan-keputusan yang mendahului serangan yang dilakukan oleh Brigade Izzuddin al-Qassam, sayap militer Hamas, pada 7 Oktober.
Dalam rekaman itu Halevi menceritakan bagaimana Hamas berhasil menipu 'Israel' selama bertahun-tahun, bagaimana peringatan dini atas serangan itu diabaikan, serta kesalahan penafsiran di dalam lembaga intelijen dan keamanan 'Israel'.
Halevi menggambarkan bagaimana Hamas membangun mekanisme penipuan yang sangat kompleks dengan memanfaatkan permohonan izin kerja, skema bantuan, dan proyek infrastruktur. Semua itu berhasil meyakinkan baik pihak 'Israel' maupun internasional bahwa Hamas fokus pada kesejahteraan warga sipil dan tidak tertarik melakukan pertempuran bersenjata melawan 'Israel'.
Ia menambahkan, “Mereka berhasil meyakinkan semua pihak, para mediator, pimpinan kami, tentara, intelijen, Shin Bet, hingga Mossad.”
Ia juga menekankan bahwa bagian penting dari strategi penipuan itu adalah bagaimana Hamas dengan sengaja menahan gerakan Jihad Islam Palestina, yang ditafsirkan 'Israel' sebagai upaya menjaga stabilitas.
Menurut Halevi, tentara dan lembaga keamanan 'Israel' saat itu benar-benar yakin bahwa Hamas ingin menghindari perang, apalagi setelah mereka melihat Hamas menghukum sejumlah orang yang terlibat aksi protes dan kerusuhan di dekat pagar perbatasan pada pekan-pekan sebelum serangan. “Semua itu ternyata bagian dari operasi untuk meninabobokan kita,” katanya.
Halevi menegaskan, “Tentara telah gagal,” seraya menambahkan, “Saya tidak sedang berlomba mencari siapa yang paling bertanggung jawab. Saya adalah Kepala Staf pada hari itu, dan saya akan menanggung hal ini sampai akhir hidup saya.”
Kepala Shin Bet, Ronen Bar, juga mengakui kegagalan intelijen dan menyatakan dirinya bertanggung jawab.
Ketegangan Antara Menteri Pertahanan dan Kepala Staf
Dalam isu terkait, Menteri Pertahanan 'Israel' Yoav Gallant, (catatan berita menyebut Yisrael Katz, yang menjabat setelah reshuffle), pada Senin (24/11) membekukan semua penunjukan jabatan tinggi di tubuh militer selama 30 hari. Ia meminta agar investigasi internal tentara terkait serangan 7 Oktober ditinjau ulang. Investigasi tersebut sebelumnya telah menyebabkan pemecatan beberapa perwira senior dan pensiunnya sejumlah lainnya oleh Kepala Staf Eyal Zamir pada Ahad (23/11).
Katz menugaskan Pengawas Keamanan 'Israel', Yair Volansky, untuk mempelajari laporan “Terjuman” dan menyampaikan kesimpulannya dalam 30 hari. Ia menegaskan bahwa posisinya tidak berubah mengenai penolakan promosi terhadap mereka yang bertugas di Komando Selatan pada 7 Oktober.
Dalam pernyataannya, Katz mengatakan bahwa Volansky harus meninjau laporan tersebut, termasuk perlunya investigasi tambahan di bidang-bidang yang belum pernah diteliti tentara sebelumnya, dan menyelesaikan investigasi yang dinilai komite sebagai tidak memadai.
Ia juga meminta Volansky merumuskan standar yang setara dalam penarikan kesimpulan personal terhadap pejabat militer.
Media 'Israel' menilai pernyataan Katz sebagai sinyal ketegangan baru antara dirinya dan Zamir. Keduanya memang pernah berselisih mengenai bagaimana perang di Gaza seharusnya dijalankan.
Pemecatan para perwira senior itu dilakukan setelah publikasi laporan Komite Terjuman, sebuah komite untuk “menyelidiki kualitas investigasi” yang dilakukan tentara terkait kegagalan 7 Oktober.
Balasan dari Zamir
Menanggapi langkah-langkah yang akan diambil Katz terhadap tim investigasi yang dibentuknya, Zamir mengatakan kepada situs “Walla” bahwa keputusan meragukan laporan Terjuman “sangat mengejutkan”. Ia mengaku baru mengetahui langkah-langkah Katz melalui media.
Zamir menegaskan bahwa laporan tersebut memang ditujukan untuk Kepala Staf, guna menilai kualitas investigasi dan menarik pelajaran bagi tentara, bukan untuk kepentingan politik.
Ia mengatakan bahwa fakta Katz meragukan laporan yang ditulis selama 7 bulan oleh 12 jenderal dan kolonel, dan telah diserahkan langsung kepada menteri, adalah sesuatu yang membingungkan. Zamir juga menegaskan bahwa penghentian penunjukan jabatan “merugikan kemampuan tentara”.
Kekacauan di Tubuh Militer 'Israel'
Ketegangan antara Katz dan Zamir kini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga menyebabkan pembekuan sejumlah penunjukan penting, termasuk posisi atase militer di Washington serta komando Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Ketegangan ini menyebabkan kelumpuhan administratif dan militer di tingkat pimpinan.
Katz menolak mengesahkan pencalonan Brigadir Jenderal Tal Politis untuk posisi atase militer di AS, sebuah posisi yang mensyaratkan kenaikan pangkat menjadi mayor jenderal, dan tetap bersikeras menunjuk penasihat militernya sendiri.
Akibatnya, rotasi jabatan menjadi terhenti. Atase militer saat ini di Washington harus tetap berada di posisinya, bukannya beralih ke jabatan kepala Divisi Perencanaan. Padahal posisi tersebut seharusnya diserahkan kepada Mayor Jenderal Eyal Harel, yang direncanakan memimpin Angkatan Laut.
Media 'Israel' menyebut intervensi Katz telah menimbulkan kemarahan luas, karena “membekukan struktur kepemimpinan” dan menciptakan frustrasi dalam jajaran perwira.
Salah satu contohnya adalah Brigadir Jenderal Eliad Moatti, komandan Pasukan Perlindungan Perbatasan, yang awalnya telah disetujui untuk promosi namun tiba-tiba dibatalkan oleh Katz. (zarahamala/arrahmah.id)