JAKARTA (Arrahmah.id) – Fenomena sekolah tanpa siswa baru kembali mencuat di tahun ajaran 2025/2026. Puluhan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di berbagai daerah di Indonesia dilaporkan tidak menerima pendaftar baru, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.
Situasi ini memicu keprihatinan dan kekhawatiran terhadap masa depan pendidikan dasar nasional.
Di Jawa Timur, dua SD negeri di Ponorogo, yakni SDN 1 Jenangan dan SDN Setono, tercatat dua tahun berturut-turut tanpa murid baru.
Jumlah siswa aktif di SDN 1 Jenangan kini hanya tersisa 16 orang, dengan kelas I dan II kosong total. Di Jombang, tiga sekolah nihil pendaftar, sementara puluhan lainnya hanya mendapatkan kurang dari 10 siswa baru.
Kondisi serupa juga ditemukan di Mojokerto, Blitar, Trenggalek, dan Kota Malang. Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta, puluhan sekolah turut mengalami krisis serupa.
SDN Wijimulyo Lor di Kulon Progo hanya memperoleh satu siswa baru. Di Sleman, 62 SDN kekurangan peserta didik, bahkan 11 di antaranya hanya mendapat kurang dari lima siswa untuk kelas I. Gunungkidul mencatat 17 SD dan 20 SMP tanpa pendaftar baru tahun ini.
Di Jawa Tengah, dua SDN di Boyolali tidak memperoleh siswa sama sekali, sementara sebagian besar sekolah gagal membentuk satu rombongan belajar.
Sebuah SDN di Blora bahkan batal melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) karena tak ada murid baru. Situasi serupa juga terjadi di Banten dan Jawa Barat, di mana sejumlah sekolah di Serang dan Bandung mengalami kekurangan siswa drastis.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jombang, Senen, menyebut penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor.
"Kami sudah lakukan sosialisasi ke TK dan masyarakat, tapi realitasnya memang jumlah lulusan TK turun tajam. Penggabungan sekolah bisa menjadi solusi jika tren ini berlanjut,” ujarnya.
Faktor lainnya termasuk berkurangnya jumlah anak usia sekolah, serta kecenderungan orang tua yang memilih sekolah swasta atau lembaga pendidikan nonformal.
Di sisi lain, kebijakan zonasi dan rombongan belajar berkapasitas besar di sekolah negeri favorit turut menyebabkan ketimpangan distribusi siswa.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan krisis ini adalah dampak dari tren penurunan angka kelahiran yang sudah lama diprediksi.
“Masalah makin parah karena ada persepsi di masyarakat bahwa hanya sekolah tertentu yang layak, sehingga terjadi penumpukan di satu sisi dan kekosongan di sisi lain,” jelasnya.
Perlu Solusi Lintas Sektor
Fenomena sekolah tanpa siswa baru menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan Indonesia. Tanpa intervensi cepat dan solusi strategis lintas sektor, keberlangsungan pendidikan dasar dan pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah bisa semakin terancam.
Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi, distribusi guru, hingga kebijakan pendirian dan penggabungan sekolah, demi memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
(ameera/arrahmah.id)