Memuat...

Menhan 'Israel' Tolak Mundur dari Gaza Timur Sebelum Hamas Dilucuti

Zarah Amala
Rabu, 18 Februari 2026 / 1 Ramadan 1447 10:30
Menhan 'Israel' Tolak Mundur dari Gaza Timur Sebelum Hamas Dilucuti
Menteri Pertahanan 'Israel' Yisrael Katz (Reuters)

GAZA (Arrahmah.id) - Menteri Pertahanan 'Israel', Israel Katz, menegaskan pada Selasa (17/2/2026) bahwa militer 'Israel' tidak akan mundur satu milimeter pun dari posisi mereka di Garis Kuning Jalur Gaza sebelum pelucutan senjata total Hamas tercapai. Di sisi lain, mantan anggota Kabinet Perang, Gadi Eisenkot, melontarkan kritik tajam dengan menyebut bahwa tujuan penghancuran kekuatan militer Hamas belum tercapai meski perang telah berlangsung selama dua tahun tiga bulan.

Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh surat kabar Yedioth Ahronoth, Katz menyatakan bahwa tentara 'Israel' akan tetap bertahan di Garis Kuning (zona penyangga di timur Gaza) dan menolak penarikan bertahap yang diatur dalam Fase Kedua rencana gencatan senjata.

"Kami tidak akan pernah membiarkan Hamas bertahan, baik dengan senjata maupun terowongan. Slogan kami sederhana: hingga terowongan terakhir," tegas Katz. Pernyataan ini memperkuat ancaman Sekretaris Pemerintah, Yossi Fuchs, yang memberikan ultimatum 60 hari bagi faksi-faksi Palestina untuk menyerahkan senjata atau menghadapi kembalinya perang skala penuh.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memperkeruh suasana dengan menyerukan pendudukan total atas Gaza, pembangunan kembali pemukiman Yahudi, dan mendorong migrasi sukarela bagi warga Palestina. Namun, pemimpin oposisi Yair Lapid membalas pernyataan tersebut dengan menyebutnya sebagai halusinasi. Lapid mengingatkan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya puluhan ribu pejuang bersenjata di Gaza.

Mantan Panglima IDF, Gadi Eisenkot, memberikan penilaian yang suram terhadap kinerja pemerintahan Benjamin Netanyahu. Ia mengungkapkan bahwa rencana untuk membubarkan Hamas dalam waktu satu tahun yang disetujui pada Oktober 2023 gagal total meski 'Israel' telah menggunakan kekuatan militer yang masif dan membayar "harga yang sangat mahal".

Eisenkot menuding penolakan Netanyahu untuk membahas rencana "Hari Setelah Perang" sebagai penyebab kegagalan mengubah pencapaian militer menjadi kesuksesan politik. Ia juga mencatat bahwa saat ini keputusan strategis Israel sangat dipengaruhi oleh kebijakan Washington di bawah kendali internasional yang luas.

Di lapangan, situasi kemanusiaan terus memburuk akibat pelanggaran harian. Pada Selasa, seorang anak berusia 14 tahun, Rasem Youssef Asalia, tewas akibat serangan drone 'Israel' di Jabalia. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan bahwa sejak kesepakatan gencatan senjata terbaru berlaku, setidaknya 603 warga Palestina tewas akibat berbagai pelanggaran militer 'Israel'.

Krisis ini meletus sejak Oktober 2023 dan telah merenggut lebih dari 72.000 nyawa warga Palestina, dengan kerusakan infrastruktur yang diperkirakan mencapai 70 miliar dolar AS. (zarahamala/arrahmah.id)