TEL AVIV (Arrahmah.id) - Pemimpin partai oposisi sayap kanan “Israel”, Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman menyerukan agar Mesir mengendalikan Jalur Gaza dan agar “Israel” dan Yordania berbagi tanggung jawab atas Tepi Barat.
Dalam sebuah wawancara dengan The Jerusalem Post pada Jumat (2/2/2024), Lieberman “menyatakan visinya tentang bagaimana jadinya perbatasan “Israel” tanpa negara Palestina.”
Lieberman juga mengatakan “Kami memahami bahwa gagasan solusi dua negara (terhadap konflik Israel-Palestina) telah mati. Itu tidak ada."
“Kita memerlukan pendekatan lain,” kata Lieberman, seraya menambahkan bahwa tidak masuk akal untuk “melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun dan mengharapkan hasil yang berbeda.”
Berdasarkan Perjanjian Oslo 1993, Area A, yang meliputi kota-kota di Tepi Barat, berada di bawah kendali penuh Palestina, Area B berada di bawah kendali keamanan sipil dan “Israel”-Palestina, sedangkan Area C berada di bawah kendali penuh “Israel” dan merupakan 60 persen wilayah Tepi Barat, lansir Middle-East Monitor (MEMO).
Menurut The Jerusalem Post, Lieberman mengatakan dia sekarang ingin kembali ke gagasan “konfederasi antara Yordania dan Palestina.”
Ia mengingatkan, Area C Tepi Barat dibagi menjadi tiga bagian. Area A dan B berada di bawah naungan Otoritas Palestina dan Area C, dimana seluruh permukiman berada, berada di bawah kendali militer dan sipil tentara “Israel”, lapor surat kabar tersebut.
Berdasarkan rencana Liberman, laporan tersebut melanjutkan, “seluruh Area A dan sebagian kecil B” akan berada di bawah kendali Yordania melalui sebuah konfederasi, sementara “Israel” akan menerapkan kedaulatan pada sisa Area B dan seluruh Area C.
Proposal Masa Depan 'Tidak Realistis'
Lieberman, yang saat ini tidak memegang jabatan apa pun di pemerintahan, dilaporkan mengatakan, “Sebagai seseorang yang telah tinggal selama bertahun-tahun di Yudea dan Samaria, seorang pemukim seperti (saya sendiri), menyadari bahwa setiap hari situasinya semakin memburuk dibandingkan dengan apa yang terjadi pada 1993”.
Dia juga menuduh bahwa Otoritas Palestina (PA) “tidak mengetahui apa itu pemerintahan” dan menambahkan bahwa “Abu Mazen (Mahmoud Abbas) dan rakyatnya telah kehilangan kendali bahkan di Ramallah.”
“Waktunya telah tiba untuk memberitahu Palestina bahwa gagasan itu sudah selesai. Anda melewatkan kesempatan Anda,” katanya kepada surat kabar tersebut.
Lieberman juga percaya bahwa “Israel” harus memutuskan semua hubungannya dengan Gaza, lapor surat kabar tersebut.
“Pada akhirnya Mesir harus mengambil kendali Jalur Gaza sesuai mandat PBB dan Liga Arab,” katanya.
“Kami tidak punya pilihan lain. Semua proposal lain yang saya lihat tidak realistis. Itu adalah misi yang mustahil,” katanya sebagaimana dikutip.
Dia juga berpandangan bahwa “berbicara hari ini seolah-olah Otoritas Palestina dapat mengambil alih Hamas adalah hal yang tidak realistis.”
Bantuan Kemanusiaan 'Memperkuat Hamas'
Abbas dan Partai Fatah yang dipimpinnya, jelas Lieberman, sudah sangat bergantung pada dukungan tentara “Israel” di Tepi Barat, lanjut laporan itu.
Dia juga percaya bahwa “Israel” tidak seharusnya memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza, dengan alasan bahwa hal itu merampas tekanan penting dari pemerintah untuk memastikan kembalinya para sandera, kata laporan itu.
“Kami kehilangan semua pengaruh kami. Jika mereka punya segalanya, makanan, bahan bakar, dan air, bagaimana Anda bisa menekan mereka?” dia berkata.
“Semua bantuan kemanusiaan memperkuat Hamas,” kata Liberman, seraya menyerukan agar penyeberangan Kerem Shalom ditutup.
Surat kabar tersebut lebih lanjut melaporkan bahwa Lieberman percaya bahwa Netanyahu harus mengundurkan diri dan seharusnya sudah melakukannya.
“(Netanyahu) membawa negara ini ke jalan buntu, dan dia tidak mau mengakui tanggung jawabnya atas apa yang terjadi pada 7 Oktober,” kata Lieberman. (zarahamala/arrahmah.id)