GAZA (Arrahmah.id) - Harian The Guardian mengungkap bahwa Microsoft telah menghentikan akses militer 'Israel' ke layanan komputasi awan dan teknologi kecerdasan buatan yang sebelumnya dipakai dalam proyek pengawasan besar-besaran terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Menurut laporan The Guardian yang mengutip sumber-sumber terpercaya, Microsoft pekan lalu memberi tahu pemerintah 'Israel' bahwa Unit 8200, sayap intelijen paling menonjol di tentara pendudukan, telah melanggar syarat penggunaan layanan dengan menyimpan data dalam jumlah masif di platform Azure. Jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan terabita.
Keputusan ini muncul setelah investigasi bersama The Guardian dengan majalah +972 dan Local Call yang membongkar bagaimana Unit 8200 memanfaatkan kapasitas penyimpanan raksasa milik Microsoft untuk membangun sistem yang mampu merekam, memutar ulang, dan menganalisis jutaan panggilan telepon setiap hari. Di dalam unit itu bahkan ada semboyan internal: “satu juta panggilan per jam.”
Sumber-sumber tersebut juga menyebut sistem ini tidak hanya digunakan untuk memata-matai warga Palestina di Tepi Barat, tetapi juga dalam agresi yang sedang berlangsung di Gaza. Teknologi itu membantu menentukan target serangan udara, yang pada akhirnya menewaskan puluhan ribu warga sipil.
Sebelumnya, The Guardian pada Agustus lalu sudah menerbitkan investigasi tentang kerja sama Microsoft dengan Unit 8200. Laporan itu memicu perusahaan melakukan tinjauan darurat lewat firma hukum independen AS.
Microsoft pun menghadapi tekanan semakin besar dari para karyawan, investor, serta aksi protes publik di bawah slogan “No Azure for Apartheid”. Demonstrasi sempat digelar di kantor-kantor Microsoft di Amerika Serikat dan Eropa, menuntut perusahaan mengakhiri semua bentuk kerja sama dengan tentara 'Israel'.
Dalam memo internal yang diperoleh The Guardian, Presiden Microsoft Brad Smith menegaskan bahwa perusahaan “tidak menyediakan teknologi untuk mendukung pengawasan massal terhadap warga sipil”. Ia menambahkan bahwa layanan yang digunakan Unit 8200, mulai dari penyimpanan awan hingga perangkat AI, telah sepenuhnya dinonaktifkan.
“Kami menemukan bukti yang mendukung elemen laporan The Guardian,” kata Smith. Ia menjelaskan bahwa data panggilan telepon yang tersimpan diperoleh militer 'Israel' melalui operasi pengawasan luas terhadap warga sipil Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Namun, ia membantah tuduhan bahwa Microsoft secara langsung menyediakan teknologi untuk “memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil.”
Smith menambahkan, keputusan itu “tidak memengaruhi pekerjaan penting Microsoft dalam melindungi keamanan siber 'Israel' dan negara lain di Timur Tengah.”
Keputusan ini menjadi langkah pertama yang diketahui publik di mana sebuah perusahaan teknologi besar asal Amerika benar-benar menghentikan layanan bagi militer 'Israel' sejak awal perang di Gaza. Perang yang, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, telah merenggut nyawa lebih dari 65 ribu orang Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. (zarahamala/arrahmah.id)