GAZA (Arrahmah.id) - Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyatakan tengah mengadakan konsultasi internal dengan para pemimpin faksi-faksi Palestina untuk membahas tawaran yang mereka terima dari mediator Qatar dan Mesir. Pernyataan ini muncul seiring laporan media 'Israel' bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mungkin akan mengumumkan gencatan senjata di Gaza pada Senin mendatang (7/7/2025).
Dalam pernyataan singkat kepada pers, Hamas mengatakan, "Sebagai bagian dari komitmen kami untuk menghentikan agresi Zionis terhadap rakyat kami dan memastikan masuknya bantuan secara bebas, Hamas sedang mengadakan konsultasi dengan para pemimpin kekuatan dan faksi Palestina terkait tawaran yang kami terima dari para saudara mediator. Keputusan akhir akan kami sampaikan kepada para mediator setelah konsultasi selesai, dan akan kami umumkan secara resmi."
Pernyataan ini muncul di tengah makin kuatnya spekulasi soal kemungkinan segera diumumkannya kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Surat kabar 'Israel' Yedioth Ahronoth mengutip pejabat 'Israel' yang tidak disebutkan namanya, bahwa "Trump berencana mengumumkan kesepakatan gencatan senjata pada hari Senin mendatang dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu."
Para pejabat tersebut juga menyebut bahwa kalangan politik 'Israel' menunjukkan optimisme hati-hati terhadap kemajuan dalam perundingan pertukaran tawanan dengan Hamas. Mereka menyatakan bahwa Hamas kemungkinan akan menyetujui usulan format baru dalam beberapa jam ke depan, yang bisa membuka jalan bagi dimulainya apa yang dikenal sebagai “pembicaraan tidak langsung” antara kedua pihak, sebagaimana dikutip oleh media tersebut.
Masih menurut pejabat tersebut, rencana Trump untuk mengumumkan kesepakatan pada Senin (7/7) mendorong Tel Aviv mempercepat persiapan mereka untuk kemungkinan dimulainya putaran perundingan tidak langsung dengan Hamas, yang kemungkinan besar akan digelar di ibu kota Qatar, Doha.
Pernyataan Netanyahu
Dalam perkembangan yang berkaitan, badan penyiaran resmi 'Israel' melaporkan bahwa Netanyahu, yang kini menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza, telah memberitahu keluarga para tawanan 'Israel' yang ditahan di Gaza bahwa dia telah menyetujui proposal terbaru yang diajukan oleh para mediator. Netanyahu menyatakan bahwa “Tel Aviv kini menunggu tanggapan dari Hamas.”
Menurut laporan tersebut, Netanyahu mengatakan, “Sudah ada kesepakatan, dan kami berharap bisa segera mengumumkannya.” Media itu juga mengutip sumber yang mengetahui isi perundingan bahwa 'Israel' memperkirakan akan menerima tanggapan dari Hamas dalam beberapa jam ke depan, dan kemungkinan besar tanggapan itu akan bersifat positif.
Masih dari laporan yang sama, disebutkan bahwa sejumlah isu krusial masih menjadi pembahasan antara kedua pihak, di antaranya: mekanisme penarikan pasukan pendudukan 'Israel' dari Jalur Gaza, pembagian wilayah penarikan, jumlah tawanan Palestina yang akan dibebaskan, serta persoalan penghentian total perang.
Seorang diplomat dari salah satu negara mediator mengatakan kepada media tersebut, tanpa disebutkan namanya, bahwa “kami lebih optimis dibanding sebelumnya, namun tetap ada isu-isu yang bisa menggagalkan semuanya di menit-menit terakhir.”
Sementara itu, Dewan Menteri Keamanan 'Israel' (kabinett) masih terus menggelar rapat guna membahas masa depan perang di Gaza, di tengah perpecahan di antara anggotanya terkait rencana kesepakatan ini.
Yedioth Ahronoth juga melaporkan bahwa sejumlah pejabat dalam dewan tersebut menyebut Netanyahu sangat menginginkan kesepakatan tercapai, apapun harganya. Menurut mereka, Netanyahu memandang bahwa kesempatan politik ini sangat langka, dan apa yang bisa dicapai hari ini mungkin tak akan bisa dicapai lagi di masa mendatang.
Sebelumnya, pada Rabu (2/7), Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menyatakan bahwa ada “tanda-tanda positif” yang membuka peluang untuk optimisme terhadap tercapainya kesepakatan pertukaran tawanan.
Namun, oposisi 'Israel' menilai Netanyahu terus melanjutkan perang semata-mata untuk memenuhi agenda sayap kanan ekstrem dalam pemerintahannya demi kepentingan politik pribadinya, terutama untuk mempertahankan kekuasaan. (zarahamala/arrahmah.id)