WASHINGTON (Arrahmah.id) – Dua mantan perwira tinggi Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) memperingatkan bahwa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump telah merusak sistem intelijen AS dari dalam melalui politisasi yang ekstrem, melemahkan integritasnya, dan meningkatkan risiko kegagalan strategis yang fatal.
Dalam artikel opini bersama yang diterbitkan oleh Foreign Affairs, David Gioe—kini profesor di King’s College London—dan Michael Hayden—mantan Direktur NSA dan veteran CIA—mengungkap bahwa lembaga intelijen AS, yang selama ini dihormati secara global, kini berada dalam krisis internal akibat ulah Trump.
Keduanya menilai gaya kepemimpinan Trump yang populis dan egosentris membuatnya meremehkan nilai informasi intelijen dan melecehkan institusi-institusi yang memproduksinya. “Masalahnya bukan hanya pada Trump pribadi,” tulis mereka, “tetapi pada lingkungan pemerintahan yang memungkinkan para pejabat tinggi menyesuaikan laporan demi menyenangkan sang presiden.”
Politik Mengalahkan Fakta
Menurut mereka, masa jabatan pertama Trump telah menyebabkan kerusakan struktural terhadap komunitas intelijen AS: mempolitisasi jabatan, menyembunyikan fakta yang tidak sesuai agenda, mengutamakan loyalitas di atas kompetensi, dan mengalihkan sumber daya intelijen untuk kepentingan politik pribadi.
Mereka memperingatkan bahwa kondisi ini telah merusak objektivitas, kejujuran, dan efektivitas operasional lembaga intelijen AS, pada saat negara menghadapi ancaman serius—termasuk dari kelompok-kelompok yang didukung Iran sebagai balasan atas serangan militer AS.
Sebagai contoh, mereka menyebut bagaimana Trump menolak kesaksian Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard—yang menyatakan bahwa Iran belum mendekati kemampuan membuat senjata nuklir. Sebaliknya, Trump bersikeras bahwa AS telah “menghancurkan” infrastruktur nuklir Iran, sebuah klaim yang tidak didukung oleh laporan militer atau intelijen resmi.
Loyalitas Menggeser Profesionalisme
Artikel tersebut mengungkap bahwa selama pemerintahan Trump, muncul budaya “kesetiaan mutlak” di kalangan pejabat tinggi, yang dipaksa menyelaraskan pandangan mereka dengan presiden, bukan dengan data. Hal ini berdampak pada penunjukan pejabat keamanan berdasarkan kesetiaan politik, sementara profesional yang menyampaikan laporan jujur malah dihukum atau dipecat.
Salah satu contohnya adalah arah prioritas FBI di bawah Direktur Kash Patel, yang mengalihkan fokus lembaga dari kontraintelijen dan ancaman siber ke isu imigrasi dan kejahatan kekerasan—demi menyenangkan agenda politik presiden.
Kehilangan Kepercayaan Global
Menurut Gioe dan Hayden, politisasi intelijen telah merusak reputasi lembaga intelijen AS di mata publik dan sekutu global. Negara-negara mitra kini mulai enggan berbagi informasi dengan Washington karena melihat lembaga intelijen AS sebagai tidak netral dan mudah dimanipulasi.
Lebih buruk lagi, kedekatan Trump dengan tokoh-tokoh teori konspirasi seperti Laura Loomer dan komentator sayap kanan Dan Bongino ikut memperburuk kepercayaan publik terhadap komunitas intelijen.
Keduanya memperingatkan bahwa semua ini memiliki dampak jangka panjang: Presiden bisa jadi tidak lagi menerima penilaian intelijen yang jujur dan akurat, meningkatkan risiko kesalahan strategi besar, termasuk salah tafsir terhadap niat musuh atau gagal membaca sinyal bahaya yang akan datang.
(Samirmusa/arrahmah.id)