Memuat...

Ukraina dukung integritas teritorial Azerbaijan

Fath
Kamis, 1 Oktober 2020 / 14 Safar 1442 17:35
Ukraina dukung integritas teritorial Azerbaijan
Gambar yang disebarkan oleh Kementerian Pertahanan Azerbaijan menunjukkan posisi Armenia yang tengah digempur pada 28 September 2020. Pasukan Azerbaijan menguasai beberapa dataran tinggi di sekitar Desa Talis. ( Kementerian Pertahanan Azerbaijan - Anadolu Agency )

KIEV (Arrahmah.com) - Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyatakan bahwa negaranya mendukung integritas teritorial Azerbaijan karena negara itu mendukung integritas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional.

Pada sebuah konferensi video, Menlu Ukraina mengungkapkan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan di wilayah tersebut dengan cermat dan sikap negaranya tidak pernah berubah.

Menyoroti perang selalu mendatangkan penderitaan, kematian, dan kehancuran, Kuleba mencatat bahwa ketegangan tinggi di Kaukasus saat ini tak boleh meningkat.

Kuleba menekankan bahwa salah satu landasan kebijakan luar negeri Ukraina adalah mendukung integritas teritorial yang sah negara-negara.

"Kami selalu mendukung integritas teritorial Azerbaijan karena Azerbaijan mendukung integritas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional, dan sikap ini tidak pernah berubah," ulang Kuleba sebagaimana dilansir Anadolu Agency (1//10/2020).

Kuleba menunjukkan bahwa situasi di Nagorno-Karabakh menunjukkan bahwa apa yang disebut “konflik beku" sebenarnya tidak membeku dan dapat meledak kapan saja.

Bentrokan perbatasan meletus pada Ahad pagi setelah pasukan Armenia menargetkan pemukiman sipil dan posisi militer Azerbaijan.

Sejak itu, ketegangan terus meningkat dan Turki terus menegaskan dukungannya untuk Azerbaijan.

Uni Eropa, Rusia dan NATO dan banyak pihak lainnya mendesak penghentian segera bentrokan di sepanjang perbatasan kedua negara itu.

Hubungan antara kedua negara bekas Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Karabakh Atas, atau wilayah Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.

Empat Dewan Keamanan PBB dan dua resolusi Majelis Umum PBB serta banyak organisasi internasional menuntut penarikan pasukan pendudukan dari wilayah tersebut.

OSCE Minsk Group - diketuai bersama oleh Perancis, Rusia dan AS - dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut, tetapi tidak berhasil.

(fath/arrahmah.com)