GARUT (Arrahmah.id) - Sejumlah elemen masyarakat mendesak agar penegakan hukum terkait tragedi maut pada pesta pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, dengan putra sulung Gubernur Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi Putra, dilakukan secara tegas dan transparan.
Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi (Almagari) termasuk salah satu yang menyerukan hal tersebut. Ketua Umum Almagari, KH Aceng Abdul Mujib, menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Pendopo Garut pada Jumat (18/7) itu menimbulkan duka mendalam bagi warga yang terdampak.
“Tragedi ini terjadi akibat adanya faktor kelalaian. Kami mendesak agar proses hukum berjalan secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegas Aceng.
Insiden tersebut menelan korban jiwa dua warga dan seorang anggota Polri, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat berdesakan saat berebut makanan gratis.
Masyarakat kini menantikan komitmen aparat penegak hukum untuk mengungkap penyebab pasti dan memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.
(ameera/arrahmah.id)