GAZA (Arrahmah.id) — Situs berita "Walla" mengungkapkan bahwa puluhan ribu tentara "Israel" akan terlibat dalam pengepungan Kota Gaza, di tengah peringatan serius bahwa operasi ini dapat membawa bahaya besar bagi militer pendudukan.
Menurut laporan tersebut, sekitar 80 ribu serdadu dipersiapkan untuk mengepung Gaza dalam kerangka rencana yang disahkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang membuka jalan menuju upaya pendudukan penuh atas Jalur Gaza.
Sejumlah pejabat militer menyatakan bahwa operasi ini akan berlangsung luas dan membawa risiko besar bagi pasukan "Israel". Mereka juga menyampaikan kekhawatiran jika tentara harus dibebani tugas tambahan, termasuk distribusi bantuan kemanusiaan selama pendudukan.
Laporan itu juga menyingkap bahwa pada tahun lalu saja, militer "Israel" telah merekrut 5 ribu perempuan untuk misi tempur, sementara pasukan cadangan terus menghadapi krisis dan kelompok Yahudi ultra-ortodoks (haredim) tetap menolak wajib militer.
Bahkan, estimasi internal militer menunjukkan adanya kekurangan lebih dari 12 ribu tentara. Radio militer penjajah menyebutkan bahwa penolakan haredim untuk bergabung di tengah krisis personel membuat militer mencari cara lain, termasuk merekrut 700 pemuda Yahudi dari luar negeri setiap tahun, khususnya dari Amerika Serikat dan Prancis.
Risiko Politik dan Sosial
Dalam keterangannya kepada Al Jazeera, peneliti urusan "Israel" Dr. Muhannad Mustafa menilai bahwa keputusan tersebut menunjukkan militer sepenuhnya tunduk pada instruksi politik. Ia menjelaskan bahwa operasi pengepungan Gaza sebenarnya telah dimulai, namun menimbulkan kecemasan besar di kalangan militer dan politikus "Israel".
"Ada kekhawatiran besar di kalangan 'Israel' bahwa operasi ini akan berujung pada jatuhnya banyak korban dari pihak tentara, apalagi ketika tidak ada konsensus internal terkait perang. Hal ini bisa memicu kemarahan publik yang diarahkan kepada pemerintah maupun militer sekaligus," tegasnya.
Mustafa juga menambahkan bahwa strategi pengepungan memperlihatkan adanya harapan di tubuh militer agar jalur politik menuju gencatan senjata atau penghentian perang masih bisa terbuka, karena mereka memahami betapa beratnya konsekuensi operasi semacam ini.
Rencana Pendudukan dan Pemindahan Paksa
Media penyiaran resmi "Israel" sebelumnya melaporkan bahwa Kepala Staf Eyal Zamir telah menyetujui rencana untuk menduduki Gaza, dan menunggu persetujuan Menteri Pertahanan Yisrael Katz. Sementara itu, kabinet keamanan dijadwalkan membahas dan mengesahkan rencana ini pada akhir pekan.
Rencana tersebut, menurut laporan, mencakup pengusiran paksa warga Palestina secara massal dalam kurun waktu minimal dua pekan. Tahapan awalnya berupa serangan militer intensif, kemudian diikuti dengan masuknya pasukan secara bertahap ke dalam kota.
Dalam perkembangannya di lapangan, militer "Israel" mengumumkan bahwa pasukan Nahal dan Brigade ke-7 di bawah Divisi 99 telah memulai operasi di kawasan Zeitoun, pinggiran Kota Gaza. Serangan udara dan artileri dilaporkan terus menggempur distrik timur dan selatan Gaza.
(Samirmusa/arrahmah.id)